Bawaslu : Kerja Pemantau Pemilu 2024 Semakin Berat

TAHAPAN pemilihan umum (pemilu) akan dimulai pada 14 Juni 2022. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengimbau para pemantau pemilu untuk segera melakukan akreditasi. Pasalnya, ada tahapan krusial dalam pemilu yang akan disegera dilaksanakan yakni pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang dibuka 1-7 Agustus 2022.

“Akreditasi pemantau ada pada Bawaslu untuk pemilu 2024, semakin cepat semakin baik agar pemantau mengawasi tahapan pengawasan terhadap perencanaan, pengawasan terhadap partai politik perserta pemilu,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dalam acara peluncuran Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/6).

Bagja mengatakan, tugas pemantau pada pemilu mendatang lebih berat jika dibandingkan pemilu 2019, sebab pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 digelar serentak dalam tahun yang sama. Hari pencoblosan pemilu 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024, sedangkan pilkada akan digelar 27 November 2024.

Bagja menjelaskan sejak 2018 ada kader pengawas partisipatif diselenggarakan Bawaslu. Jumlahnya mencapai hampir 11.000 orang sejak 2018 hingga 2021. Pada pemilu 2019, Bawaslu menerbitkan akreditas pemantau pemilu bagi 138 organisasi berbadan hukum.

Baca juga: Jokowi Perpanjang Masa Tugas Anggota DKPP Tiga Bulan

Dua di antaranya merupakan lembaga pemantau pemilu dari luar negeri. Jumlah tersebut, menurut Bagja menunjukkan tingginya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam kerja-kerja pemantauan. Namun, tantanganan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 semakin kompleks.

Hal itu karena, selain kesadaran politik masyarakat semakin tinggi, instrumen serta modus pelanggaran juga kian variatif. Oleh sebab itu, keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu mutlak diperlukan.

Bawaslu secara resmi membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 yang ditandai dengan peluncuran Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 pada Jumat (10/6). Bagja mengatakan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu amat penting. Oleh karena itu, ujar dia, pihaknya mengajak individu dan pemantau pemilu berbadan hukum yang ingin menjadi mitra Bawaslu.

“Kami bertugas mengawasi, mencegah, dan menindak. Pemantau bertugas mengawasi proses tahapan. Semoga demokrasi Indonesia bisa terhindar dari politisasi Suku, Agama,Ras, dan Golongan (SARA), hoaks, dan berita bohong. Sehingga proses pemilu lebih sejuk jika dibandingkan 2019,” pungkasnya. (OL-4)