Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan bahayanya politik identitas bagi kondisi bangsa. Dia menilai politik identitas bisa dicegah dengan berbagai upaya.
"Kita cari akal, bagaimana me-minimize (politik identitas)," kata Surya Paloh dalam program Special Election Interview at Prime Time News Metro TV bertajuk 'Dinamika Politik Jelang Pemilu 2024', malam ini.
Politik identitas, kata Surya Paloh, selalu hadir jelang pemilihan umum (pemilu). Kondisi itu harus diakui supaya semua elemen bangsa bisa mencegah dari berbagai dimensi.
Baca juga: Surya Paloh Imbau Elite Politik Tinggalkan Politik Identitas di Pemilu 2024
"Insyaallah kita akan terhindar dari pikiran dan praktik konsekuensi yang merugikan kita bersama," ujar Surya Paloh.
Surya Paloh mengatakan Pemilu 2024 harus menjadi momentum untuk menciptakan suasana pluralisme. Perbedaan sikap dan pilihan politik mestinya tak menyurutkan semangat kerukunan bangsa.
"Kita bangun kesadaran ini terus menerus tanpa lelah kita perankan, kita praktikan. Insyaallah kita menghadapi Pemilu 2024 yang jauh lebih berarti bagi siapapun anak bangsa ini," ucap Surya Paloh.(OL-4)
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi dan memuji Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonomi yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
POLITIKUS PDIP, Guntur Romli, menanggapi usulan NasDem agar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved