Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Beny Rhamdani melepas keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan. Erick Thohir memastikan lembaganya hadir untuk mendukung keberadaan para pejuang devisa tersebut.
Erick Thohir mengatakan total ada 285 pekerja yang diberangkatkan ke Negeri Gingseng tersebut. Eks Presiden Inter Milan itu menyebut BUMN hadir sebagai pelayan dan pelindung PMI.
“Pekerja migran adalah aset bangsa yang harus kita layani dan dilindungi. Karena itu saya terus mendorong Kementerian dan Perusahaan di BUMN mendukung PMI,” ujar Erick Thohir.
Komitmen Erick Thohir melayani PMI ditunjukkan melalui fasilitas dan program-program BUMN. Salah satunya adalah pemberian kredit usaha untuk PMI dengan tidak menyertakan jaminan.
“Bank BNI misalnya memiliki program fasilitas kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan untuk pekerja migran. Ada juga layanan khusus bagi PMI di bandara seperti PMI lounge dan jalur khusus keimigrasian di Airport Soekarno Hatta oleh Angkasa Pura II,” jelas Erick
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu menegaskan PMI adalah pahlawan yang wajib diperhatikan keadannya. Menurutnya, Jangan sampai para pekerja migran ini dianggap sebelah mata apalagi dikategorikan sebagai masyarakat kelas dua.
“Jangan sampai teman-teman pahlawan devisa ini dianggap sebagai masyarakat “kelas dua”. Ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, negara harus hadir menjaga warga negaranya,” pungkasnya. (Ant/OL-8)
Negara tujuan terbesar pekerja migran Indonesia yaitu Taiwan terkonsentrasi pada lima sektor, yakni house maid, caregiver, plantation worker (pekerja perkebunan), worker, domestic worker.
Anggota DPR RI Mercy Barends menyoroti kasus penyelundupan 9 WNA China di Perairan Tanimbar dan mendesak penegakan hukum tegas serta patroli laut diperkuat.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antar BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembiayaan sektor ketenagakerjaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga duta bangsa.
Kemitraan ini memastikan pekerja migran di Taiwan mendapatkan pekerjaan yang layak serta akses perlindungan sosial yang mumpuni.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved