Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR Guspardi Gaus menekankan jadwal tahapan pemilu tinggal menghitung hari. Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk menunda rapat kerja dengan DPR.
"Jadwal tahapan sudah dekat jadi kami tidak ada alasan lagi untuk menunda rapat membahas tahapan, program dan aturan untuk pemilu nanti," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (4/6).
Pemilih atau masyarakat dari berbagai kalangan harus mengetahui agenda penting pemilu 2024 yang akan digelar 14 Februari. Terlebih pemilu kali ini serentak sehingga dibutuhkan sosialisasi yang masif sekaligus sebagai pendidikan politik.
Baca juga: Surya Paloh Puji Erick Thohir Sebagai Rising Star
"Sosialisasi harus digencarkan. Bisa bersinergi dengan DPR karena punya daerah pilih (dapil). Yang sekarang sudah mengetahui pemilu 2024 adalah pemilih menengah ke atas yang bisa mengakses dan mengikuti informasi. Yang mayarakat bawah belum tentu tahu," ungkapnya.
Dia menerangkan penyelenggara pemilu membutuhkan usaha lebih untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih sehingga pemilih bisa mengetahui siapa saja yang akan dipilihnya.
"Jadi nanti pemilih datang tidak asal coblos tapi mereka datang dengan harapan dan mengetahui siapa yang akan dia pilih," tukasnya. (OL-4)
Menurut Guspardi, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50% anggota DPR.
Perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap menimbulkan polemik dan hal ini dinilai perlu segera diselesaikan oleh KPU.
Meskipun Ketua KPU sudah membuat pernyataan secara terbuka terkait hal tersebut, namun perlu didorong adanya regulasi.
Kami juga mensinyalir berbagai informasi dari media massa, seperti daerah Garut, Boyolali, Sumatra Utara dan lain sebagainya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.
Penyerahan sertifikat ini dilakukan karena masih banyak musala, masjid maupun madrasah berdiri di atas tanah wakaf.
Hingga kini DPR masih dalam masa reses kembali ke daerah pemilihan sehingga tidak memungkinkan DPR mengadakan rapat khusus untuk merencanakan revisi UU Pemilu imbas putusan MK.
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Legislator PDIP Harris Turino mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga integritas di tengah tantangan ekonomi pada momen Idulfitri 1447 H.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menolak keras wacana sekolah daring untuk penghematan BBM. Ingatkan dampak buruk 'learning loss' dan penurunan karakter siswa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved