Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR Guspardi Gaus menekankan jadwal tahapan pemilu tinggal menghitung hari. Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk menunda rapat kerja dengan DPR.
"Jadwal tahapan sudah dekat jadi kami tidak ada alasan lagi untuk menunda rapat membahas tahapan, program dan aturan untuk pemilu nanti," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (4/6).
Pemilih atau masyarakat dari berbagai kalangan harus mengetahui agenda penting pemilu 2024 yang akan digelar 14 Februari. Terlebih pemilu kali ini serentak sehingga dibutuhkan sosialisasi yang masif sekaligus sebagai pendidikan politik.
Baca juga: Surya Paloh Puji Erick Thohir Sebagai Rising Star
"Sosialisasi harus digencarkan. Bisa bersinergi dengan DPR karena punya daerah pilih (dapil). Yang sekarang sudah mengetahui pemilu 2024 adalah pemilih menengah ke atas yang bisa mengakses dan mengikuti informasi. Yang mayarakat bawah belum tentu tahu," ungkapnya.
Dia menerangkan penyelenggara pemilu membutuhkan usaha lebih untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih sehingga pemilih bisa mengetahui siapa saja yang akan dipilihnya.
"Jadi nanti pemilih datang tidak asal coblos tapi mereka datang dengan harapan dan mengetahui siapa yang akan dia pilih," tukasnya. (OL-4)
Menurut Guspardi, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50% anggota DPR.
Perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap menimbulkan polemik dan hal ini dinilai perlu segera diselesaikan oleh KPU.
Meskipun Ketua KPU sudah membuat pernyataan secara terbuka terkait hal tersebut, namun perlu didorong adanya regulasi.
Kami juga mensinyalir berbagai informasi dari media massa, seperti daerah Garut, Boyolali, Sumatra Utara dan lain sebagainya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.
Penyerahan sertifikat ini dilakukan karena masih banyak musala, masjid maupun madrasah berdiri di atas tanah wakaf.
Hingga kini DPR masih dalam masa reses kembali ke daerah pemilihan sehingga tidak memungkinkan DPR mengadakan rapat khusus untuk merencanakan revisi UU Pemilu imbas putusan MK.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved