Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal mengalokasikan Rp14 Triliun total anggaran guna mengantisipasi adanya putaran kedua Pilpres pada Pemilu 2024. Adapun anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 Triliun.
"Antisipasi pilpres putaran kedua, untuk bisa ditentukan pemenang harus melebihi separuh jumlah suara sah nasional," papar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Rabu (1/6).
Kemudian, kata Hasyim, calon harus menang di lebih separuh jumlah provinsi Indonesia dengan minimal mendapatkan suara 20 persen di masing-masing provinsi.
Jika tidak terjadi adanya putaran kedua, Hasyim menyebut anggaran Rp14,4 Triliun tak bakal digunakan atau tidak dibelanjakan.
Kemudian, Hasyim menuturkan KPU anggaran untuk alat pelindung diri (APD) Covid-19 sebesar Rp4 Miliar. Adanya anggaran untuk APD lantaran Hayim tak ingin pengalaman Pilkada 2020 kembali terulang.
"Alat pelindung diri, karena status kedaruratan bencana nasional non alam berupa COVID sampai sekarang belum ada keputusan selesai dan dinyatakan normal, maka kita harus mengantisipasi seperti pengalaman Pilkada 2020 kemarin," ucapnya.
"Dialokasikan APD Rp4.652.046.435 kisarannya 6,07%, ini kategori anggaran non elektoral," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: DPW NasDem DIY : Capres 2024 Sudah Ada, Kriterianya Sesuai Sila 3 Pancasila
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
PEMERINTAH bakal mendorong konsumsi pemerintah di sisa tahun ini untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Itu seiring dengan selesainya proses administrasi realokasi anggaran
Kondisi infrastruktur terutama jalan di Kabupaten Pati yang rusak cukup parah, sehingga pemerintah daerah perlu sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan.
Realokasi anggaran tidak akan melalui mekanisme APBD-P, tapi hanya akan dilakukan melalui re-focusing.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
Seluruh fraksi di DPRD DKI setuju atas rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta dengan mengalihkan anggaran KJP Plus.
Tidak ingin mengulang kejadian tahun lalu, Pemprov Babel menyiapkan anggaran tak terduga untuk penanganan karhutla.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved