Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal mengalokasikan Rp14 Triliun total anggaran guna mengantisipasi adanya putaran kedua Pilpres pada Pemilu 2024. Adapun anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 Triliun.
"Antisipasi pilpres putaran kedua, untuk bisa ditentukan pemenang harus melebihi separuh jumlah suara sah nasional," papar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Rabu (1/6).
Kemudian, kata Hasyim, calon harus menang di lebih separuh jumlah provinsi Indonesia dengan minimal mendapatkan suara 20 persen di masing-masing provinsi.
Jika tidak terjadi adanya putaran kedua, Hasyim menyebut anggaran Rp14,4 Triliun tak bakal digunakan atau tidak dibelanjakan.
Kemudian, Hasyim menuturkan KPU anggaran untuk alat pelindung diri (APD) Covid-19 sebesar Rp4 Miliar. Adanya anggaran untuk APD lantaran Hayim tak ingin pengalaman Pilkada 2020 kembali terulang.
"Alat pelindung diri, karena status kedaruratan bencana nasional non alam berupa COVID sampai sekarang belum ada keputusan selesai dan dinyatakan normal, maka kita harus mengantisipasi seperti pengalaman Pilkada 2020 kemarin," ucapnya.
"Dialokasikan APD Rp4.652.046.435 kisarannya 6,07%, ini kategori anggaran non elektoral," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: DPW NasDem DIY : Capres 2024 Sudah Ada, Kriterianya Sesuai Sila 3 Pancasila
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
PEMERINTAH bakal mendorong konsumsi pemerintah di sisa tahun ini untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Itu seiring dengan selesainya proses administrasi realokasi anggaran
Kondisi infrastruktur terutama jalan di Kabupaten Pati yang rusak cukup parah, sehingga pemerintah daerah perlu sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan.
Realokasi anggaran tidak akan melalui mekanisme APBD-P, tapi hanya akan dilakukan melalui re-focusing.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
Seluruh fraksi di DPRD DKI setuju atas rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta dengan mengalihkan anggaran KJP Plus.
Tidak ingin mengulang kejadian tahun lalu, Pemprov Babel menyiapkan anggaran tak terduga untuk penanganan karhutla.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved