Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal mengalokasikan Rp14 Triliun total anggaran guna mengantisipasi adanya putaran kedua Pilpres pada Pemilu 2024. Adapun anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 Triliun.
"Antisipasi pilpres putaran kedua, untuk bisa ditentukan pemenang harus melebihi separuh jumlah suara sah nasional," papar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Rabu (1/6).
Kemudian, kata Hasyim, calon harus menang di lebih separuh jumlah provinsi Indonesia dengan minimal mendapatkan suara 20 persen di masing-masing provinsi.
Jika tidak terjadi adanya putaran kedua, Hasyim menyebut anggaran Rp14,4 Triliun tak bakal digunakan atau tidak dibelanjakan.
Kemudian, Hasyim menuturkan KPU anggaran untuk alat pelindung diri (APD) Covid-19 sebesar Rp4 Miliar. Adanya anggaran untuk APD lantaran Hayim tak ingin pengalaman Pilkada 2020 kembali terulang.
"Alat pelindung diri, karena status kedaruratan bencana nasional non alam berupa COVID sampai sekarang belum ada keputusan selesai dan dinyatakan normal, maka kita harus mengantisipasi seperti pengalaman Pilkada 2020 kemarin," ucapnya.
"Dialokasikan APD Rp4.652.046.435 kisarannya 6,07%, ini kategori anggaran non elektoral," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: DPW NasDem DIY : Capres 2024 Sudah Ada, Kriterianya Sesuai Sila 3 Pancasila
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6%.
PEMERINTAH bakal mendorong konsumsi pemerintah di sisa tahun ini untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Itu seiring dengan selesainya proses administrasi realokasi anggaran
Kondisi infrastruktur terutama jalan di Kabupaten Pati yang rusak cukup parah, sehingga pemerintah daerah perlu sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan.
Realokasi anggaran tidak akan melalui mekanisme APBD-P, tapi hanya akan dilakukan melalui re-focusing.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
Seluruh fraksi di DPRD DKI setuju atas rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta dengan mengalihkan anggaran KJP Plus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved