Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais meminta masyarakat mencari calon pemimpin yang berkomitmen memelihara ideologi bangsa, yaitu Pancasila.
"Harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga kedaulatan Indonesia," katanya usai mengisi Seminar Pra-Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah bertajuk "Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah" di Edutorium Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, hari ini.
Amien yang juga pendiri Partai Amanat Nasional kemudian keluar dan mendirikan Partai Ummat itu meminta masyarakat tidak memilih pemimpin yang visi dan misinya terlalu condong ke negara lain maupun yang terkesan memusuhi kelompok tertentu.
"Kalau ada calon pemimpin terlalu ke arah Barat, jangan dipilih, atau terlalu ke arah (negara) Tirai Bambu, juga jangan dipilih. Kiblat kita Indonesia," kata Ketua Majelis Syura Partai Ummat ini.
Baca juga: Usai Diundur Karena Mendagri, Rapat Tahapan Pemilu Batal Lagi gara-gara KPU
Menurut doktor politik lulusan Chicago University, AS, tersebut, demokrasi adalah semacam pasar bebas bagi masyarakat di mana setiap orang bisa memilih ide-ide yang ditawarkan oleh setiap capres maupun cawapres.
Sementara itu, untuk menjaga transparansi penghitungan suara pada Pilpres 2024, ia mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu tidak menjadi satu-satunya lembaga yang secara resmi bisa menghitung hasil pemilihan suara.
"Saat ini model pemilihan umum kan KPU, saya usulkan yang menghitung KPU ditambah partai-partai. Partai politik juga banyak yang ahli IT. Itu akan lebih adil dan fair," katanya.
Mengenai persiapan Partai Ummat menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024, ia menyatakan segera membicarakan dengan para pengurus.
"Saya punya partai kan belum diverifikasi, kalau sudah pun saya akan bicara sebagai Ketua Majelis Syura tentang pilpres ini," katanya. (OL-4)
Arie menegaskan, UGM dalam kasus tersebut tidak berposisi memihak salah satu pihak. Namun, UGM menyampaikan data-data berdasarkan fakta yang ada.
Amien mengatakan fungsi ormas keagamaan dikhawatirkan tidak pada koridornya bila menerima perizinan pengelolaan tambang.
Mohammad Amien Rais menilai kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk bantu keuangan, sebagai jebakan.
Mohammad Amien Rais, tokoh Reformasi, mengkritik kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan.
Mohammad Amien Rais, tokoh terkemuka pada era Reformasi, menyatakan kekhawatirannya tentang pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi keagamaan.
Amien Rais memberikan kritik tajam terhadap dinasti politik yang dibangun oleh keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
UNTUK kesekian kalinya, Republik Islam Iran tidak ciut nyali menghadapi gertakan negara-negara Barat, terutama Amerika.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, sangat menyesalkan adanya acara menyanyi dan berjoget seusai acara peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pelapor adalah bagian dari Aliansi Pemuda NU dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah.
KETUA Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulul Abshar Abdalla menyoroti pentingnya humor dalam kehidupan bermasyarakat. Ia turut menyayangkan soal laporan terhadap Komika Pandji Pragiwaksono
PENGASUH dari Pondok Pesantren Denanyar Jombang Abdussalam Shohib atau akrab disapa Gus Salam mengatakan kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono seharusnya tidak menjadi laporan pidana.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir pun mengimbau, dalam menghadapi tahun baru 2026, agar tidak ada pesta pora dan euforia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved