Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan bahwa hakikat pemerintah merupakan pelayan masyarakat.
Dalam hal ini, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat yang dipilih masyarakat, serta jajaran perangkat pemerintah, memiliki peran dalam melayani rakyat.
Pola relasi antara pemerintah dan masyarakat saat ini telah berubah. Di era sekarang, pemerintah bertugas memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.
Baca juga: Kebijakan WFH bagi ASN bukan Libur Tambahan
Hal ini juga sejalan dengan sikap dan nilai yang dicontohkan Presiden Joko Widodo, yang mendorong segenap aparat pemerintah untuk senantiasa melayani masyarakat.
"Walaupun kita selalu menyebut diri kita pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten dan sebagainya, tetapi sesungguhnya makna jati diri kita adalah pelayan masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Minggu (22/5).
Pada masa silam, relasi pemerintah dengan rakyat cenderung menempatkan rakyat di bawah. Namun, kondisi itu telah berubah secara ekstrem dan menjadikan rakyat di posisi pihak yang dilayani. Itu tidak lepas dari kesadaran masyarakat terhadap peran pemerintah.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat Kerahkan ASN untuk Bagi Makanan
Suhajar pun mengapresiasi kiprah yang dilakukan Pemprov Sumbar. Pasalnya, Sumbar dinilai telah memberikan contoh nyata di dalam pelayanan masyarakat.
"Saya mendapat kabar dan melihat foto-foto Bapak Gubernur pergi berbuka puasa ke rumah penduduk yang paling susah di lingkungan masjid. Itu hal di mana kita menempatkan rakyat bagaikan orang tua kita," tandasnya.(OL-11)
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved