Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan bahwa hakikat pemerintah merupakan pelayan masyarakat.
Dalam hal ini, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat yang dipilih masyarakat, serta jajaran perangkat pemerintah, memiliki peran dalam melayani rakyat.
Pola relasi antara pemerintah dan masyarakat saat ini telah berubah. Di era sekarang, pemerintah bertugas memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.
Baca juga: Kebijakan WFH bagi ASN bukan Libur Tambahan
Hal ini juga sejalan dengan sikap dan nilai yang dicontohkan Presiden Joko Widodo, yang mendorong segenap aparat pemerintah untuk senantiasa melayani masyarakat.
"Walaupun kita selalu menyebut diri kita pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten dan sebagainya, tetapi sesungguhnya makna jati diri kita adalah pelayan masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Minggu (22/5).
Pada masa silam, relasi pemerintah dengan rakyat cenderung menempatkan rakyat di bawah. Namun, kondisi itu telah berubah secara ekstrem dan menjadikan rakyat di posisi pihak yang dilayani. Itu tidak lepas dari kesadaran masyarakat terhadap peran pemerintah.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat Kerahkan ASN untuk Bagi Makanan
Suhajar pun mengapresiasi kiprah yang dilakukan Pemprov Sumbar. Pasalnya, Sumbar dinilai telah memberikan contoh nyata di dalam pelayanan masyarakat.
"Saya mendapat kabar dan melihat foto-foto Bapak Gubernur pergi berbuka puasa ke rumah penduduk yang paling susah di lingkungan masjid. Itu hal di mana kita menempatkan rakyat bagaikan orang tua kita," tandasnya.(OL-11)
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Seluruh pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.
Diharapkan nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Sebagai bagian dari dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan menggelar Abdi Nagri Nganjang ka Warga.
Kota Yogyakarta telah memiliki sistem sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved