Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan bahwa hakikat pemerintah merupakan pelayan masyarakat.
Dalam hal ini, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat yang dipilih masyarakat, serta jajaran perangkat pemerintah, memiliki peran dalam melayani rakyat.
Pola relasi antara pemerintah dan masyarakat saat ini telah berubah. Di era sekarang, pemerintah bertugas memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.
Baca juga: Kebijakan WFH bagi ASN bukan Libur Tambahan
Hal ini juga sejalan dengan sikap dan nilai yang dicontohkan Presiden Joko Widodo, yang mendorong segenap aparat pemerintah untuk senantiasa melayani masyarakat.
"Walaupun kita selalu menyebut diri kita pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten dan sebagainya, tetapi sesungguhnya makna jati diri kita adalah pelayan masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Minggu (22/5).
Pada masa silam, relasi pemerintah dengan rakyat cenderung menempatkan rakyat di bawah. Namun, kondisi itu telah berubah secara ekstrem dan menjadikan rakyat di posisi pihak yang dilayani. Itu tidak lepas dari kesadaran masyarakat terhadap peran pemerintah.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat Kerahkan ASN untuk Bagi Makanan
Suhajar pun mengapresiasi kiprah yang dilakukan Pemprov Sumbar. Pasalnya, Sumbar dinilai telah memberikan contoh nyata di dalam pelayanan masyarakat.
"Saya mendapat kabar dan melihat foto-foto Bapak Gubernur pergi berbuka puasa ke rumah penduduk yang paling susah di lingkungan masjid. Itu hal di mana kita menempatkan rakyat bagaikan orang tua kita," tandasnya.(OL-11)
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) KIPP Tahun 2025.
Pemkab Mimika menerima Innovative Government Award (IGA) 2025 atas inovasi strategis yang dinilai memangkas birokrasi, mempermudah investasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved