Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan bahwa hakikat pemerintah merupakan pelayan masyarakat.
Dalam hal ini, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat yang dipilih masyarakat, serta jajaran perangkat pemerintah, memiliki peran dalam melayani rakyat.
Pola relasi antara pemerintah dan masyarakat saat ini telah berubah. Di era sekarang, pemerintah bertugas memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.
Baca juga: Kebijakan WFH bagi ASN bukan Libur Tambahan
Hal ini juga sejalan dengan sikap dan nilai yang dicontohkan Presiden Joko Widodo, yang mendorong segenap aparat pemerintah untuk senantiasa melayani masyarakat.
"Walaupun kita selalu menyebut diri kita pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten dan sebagainya, tetapi sesungguhnya makna jati diri kita adalah pelayan masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Minggu (22/5).
Pada masa silam, relasi pemerintah dengan rakyat cenderung menempatkan rakyat di bawah. Namun, kondisi itu telah berubah secara ekstrem dan menjadikan rakyat di posisi pihak yang dilayani. Itu tidak lepas dari kesadaran masyarakat terhadap peran pemerintah.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat Kerahkan ASN untuk Bagi Makanan
Suhajar pun mengapresiasi kiprah yang dilakukan Pemprov Sumbar. Pasalnya, Sumbar dinilai telah memberikan contoh nyata di dalam pelayanan masyarakat.
"Saya mendapat kabar dan melihat foto-foto Bapak Gubernur pergi berbuka puasa ke rumah penduduk yang paling susah di lingkungan masjid. Itu hal di mana kita menempatkan rakyat bagaikan orang tua kita," tandasnya.(OL-11)
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
MASYARAKAT Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.
Penyelenggaraan forum konsultasi publik standar pelayanan adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik DKPP Klaten.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan mempermudah pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Kapolri untuk menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved