Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
TAHAPAN Pemilu 2024 semakin mendekat. Badan Pengawas Pemiihan Umum (Bawaslu) kini tengah mempersiapkan jajaran pengawas di tingkat provinsi. Artinya, bakal ada proses seleksi Timsel (Tim Seleksi) Bawaslu di daerah.
Peneliti Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mengapresiasi proses Bawaslu yang sudah melakukan transparansi. Serta, mampu mengaet ratusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendaftaran timsel.
Namun perlu digarisbawahi, Alwan menganggap pengumuman hasil timsel menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi, atau sekadar memberikan masukan.
Baca juga: Gerak Cepat Persiapkan Pemilu 2024, Bawaslu Tetapkan Penanggung Jawab Divisi
“Karena Bawaslu tidak melampirkan wilayah dan latar belakang profesi. Serta, waktu yang begitu sempit untuk masyarakat,” tutur Alwan dalam sebuah diskusi, Kamis (19/5).
Pihaknya juga menegaskan bahwa perlu adanya keterbukaan terkait pedoman rekrutmen Timsel Bawaslu. Dalam hal ini, alat ukur mikro dan makro terkait pengambilan keputusan terhadap 125 orang pada tahap akhir seleksi.
Baca juga: KPU: PKPU 2024 Rampung, Tinggal Disahkan
Bawaslu RI diketahui membuka pendaftaran untuk calon anggota timsel di 25 provinsi untuk masa jabatan 2022-2027. Guna menghindari kecurigaan dan pertanyaan publik, ada beberapa hal yang harus dilakukan Bawaslu dalam menentukan timsel.
Pertama, calon anggota timsel perlu memiliki pemahaman, pengetahuan dan kompleksitas kepemiluan. Kemudian, diperlukan peran perempuan di timsel minimal 30%, atau minimal ada 40 perempuan dari 125 anggota timsel.
“Yang ketiga, timsel harus bekerja independen dam imparsial terhadap seluruh tahapan seleksi,” pungkas Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Ihsan Maulana.(OL-11)
Jika KPU tidak segera bertindak dikhawatirkan permasalahan itu bisa berujung pada konflik horizontal
Menurut dia, proses seleksi Bawaslu di Provinsi Papua Selatan berlangsung tidak transparan, terkesan terburu-buru, dan diduga melayani kepentingan politik pihak tertentu.
Panitia seleksi Calon Anggota BNSP mengundang warga Negara Indonesia terbaik untuk mengikuti seleksi Calon Anggota BNSP Periode 2023 – 2028
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
Sangat disayangkan praktik kotor seperti ini terjadi hanya untuk mengamankan kepentingan politik.
Ke-10 nama itu dianggap sudah memenuhi kriteria berdasarkan kemampuan dan hasil seleksi yang dilakukan secara independen.
PROSES hukum terhadap tersangka Suhari alias Aoh kini memasuki babak baru.
Status tidak informatif yang disematkan KI Pusat menunjukkan masih lemahnya komitmen transparansi di sejumlah lembaga negara.
Audiensi antara Komisi Informasi Publik dengan Polri adalah bentuk komitmen Kapolri dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK Awards) tahun 2025 dengan kualifikasi unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Presiden Donald Trump menyatakan siap menandatangani RUU yang mewajibkan Departemen Kehakiman membuka seluruh dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Zayyid Sulthan Rahman menegaskan mahasiswa tidak tinggal diam menghadapi potensi manipulasi demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved