Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SETELAH menentukan Rahmat Bagja sebagai Ketua dalam rapat pleno, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bergerak cepat untuk menentukan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah.
Empat dari lima anggota Bawaslu RI masing-masing mendapat tugas menjadi penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah. Penetapan itu dilakukan melalui rapat pleno tertutup, Selasa (19/4).
“Rapat pleno menghasilkan keputusan secara aklamasi, yang menetapkan Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu RI, sesuai UU Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum,” ungkap Rahmat di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (19/4).
Baca juga : Puan Maharani: Wacana Penundaan Pemilu hanya Bikin Gaduh
Berikut susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah Bawaslu RI periode 2022-2027
Penanggung Jawab Divisi
1. Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi DAN Pendidikan Pelantikan
Koordinator Divisi: Herwyn Jeffer H Malonda
Wakil Koordinator: Lolly Suhenty
2. Divisi Hukum dan Pengawasan
Koordinator Divisi: Totok Haryono
Wakil Koordinator: Puadi
3. Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
Koordinator Divisi: Lolly Suhenty
Wakil Koordinator: Totok Haryono
4. Divisi Penanganan Pelanggaran
Koordinator Divisi: Puadi
Wakil Koordinator: Herwyn Jeffer H Malonda
Koordinator Wilayah
1.Koordinator Wilayah Aceh: Lolly Suhenty
Wakil: Puadi
2. Koordinator Wilayah Sumatra Utara: Puadi
Wakil: Lolly Suhenty
3. Koordinator Wilayah Sumatra Barat: Lolly Suhenty
Wakil Totok Haryono
4. Koordinator Wilayah Riau: Totok Haryono
Wakil: Puadi
5. Koordinator Wilayah Jambi: Puadi
Wakil: Lolly Suhenty
6. Koordinator Wilayah Kepulauan Riau: Puadi
Wakil: Erwyn Malonda
7. Koordinator Wilayah Bengkulu: Totok Haryono
Wakil: Lolly Suhenti
8. Koordinator Wilayah Sumatra Selatan: Erwyn Malonda
Wakil: Totok Haryono
9. Koordinator Wilayah Bangka Belitung: Totok Haryono
Wakil: Erwyn Malonda
10. Koordinator Wilayah Lampung: Erwyn Malonda
Wakil: Totok Haryono
11. Koordinator Wilayah Banten: Totok Haryono
Wakil: Puadi
12. Koordinator Wilayah DKI: Puadi
Wakil: Erwyn Malonda
13. Koordinator Wilayah Jabar: Lolly Suhenty
Wakil: Totok Haryono
14. Koordinator Wilayah Jateng: Erwyn Malonda
Wakil: Lolly Suhenty
15. Koordinator Wilayah DIY: Lolly Suhenty
Wakil: Totok Haryono
16. Koordinator Wilayah Jatim: Totok Haryono
Wakil: Puadi
17. Koordinator Wilayah Bali: Totok Haryono
Wakil: Puadi
18. Koordinator Wilayah NTB: Lolly Suhenty
Wakil: Toto Haryono
19. Koordinator Wilayah NTT: Erwyn Malonda
Wakil: Puadi
20. Koordinator Kalbar: Erwyn Malonda
Wakil: Lolly Suhenty
21. Koordinator Wilayah Kalteng: Erwyn Malonda
Wakil: Lolly Suhenty
22. Koordinator Wilayah Kalsel: Lolly Suhenty
Wakil: Erwyn Malonda
23. Koordinator Wilayah Kaltim: Puadi
Wakil: Erwyn Malonda
24. Koordinator Wilayah Kaltara: Totok Haryono
Wakil: Lolly Suhenty
25. Koordinator Wilayah Sulbar: Lolly Suhenty
Wakil: Totok Haryono
26. Koordinator Wilayah Sulsel: Lolly Suhenty
Wakil: Erwyn Malonda
27. Koordinator Wilayah Sultra: Erwyn Malonda
Wakil: Totok Haryono
28. Koordinator Wilayah Sulteng: Lolly Suhenty
Wakil: Erwyn Malonda
29. Koordinator Wilayah Gorontalo: Puadi
Wakil: Lolly Suhenty
30. Koordinator Wilayah Sulut: Erwyn Malonda
Wakil: Puadi
31. Koordinator Wilayah Malut: Puadi
Wakil: Erwyn Malonda
32. Koordinator Wilayah Maluku: Totok Haryono
Wakil: Lolly Suhenty
33. Koordinator Wilayah Papua Barat: Puadi
Wakil: Lolly Suhenty
34. Koordinator Wilayah Papua: Erwyn Malonda
Wakil Puadi
(Ykb)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved