TERSANGKA kasus dugaan penistaan agama, Saifuddin Ibrahim tak kunjung ditangkap hingga saat ini. Polri kesulitan menangkap Saifuddin karena berada di Amerika Serikat (AS).
"Kita lebih banyak pasif menunggu respons mereka (kepolisian setempat), kalau enggak kita kan enggak punya kewenangan saat yurisdiksi bukan wilayah kita, " kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto kepada Medcom.id, Kamis, (12/5).
Apalagi, kata dia, di negeri Paman Sam tidak ada aturan yang dilanggar Saifuddin Ibrahim. Meski begitu, Agus memastikan akan terus berupaya memulangkan tersangka penistaan agama itu.
"Upaya tetap dilakukan dengan menginfokan kepada Kedutaan AS di Indonesia, bahwa data aplikasi pengajuan Visanya kan ada pertanyaan apakah sudah pernah dihukum atas suatu kasus (SI pernah di Putus hukuman di PN Tangerang kasus yang sama), informasinya tidak diisi dengan benar," ujarnya.
Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Parsetyo mengatakan upaya pemulangan tersangka Saifuddin Ibrahim masih berproses. Polri disebut akan terus berkoordinasi dengan pihak penegak hukum di Amerika.
"Proses pemulangan tersangka melalui jalur kerja sama yang dimiliki oleh Polri dengan FBI, " ungkap Dedi.
Saifuddin Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka pada Senin, 28 Maret 2022. Saifuddin diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan atau pencemaran nama baik dan atau penistaan agama dan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan berita tidak pasti dan berlebihan melalui konten YouTube pribadinya.
Saifuddin dijerat Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentant perubahan atas UU Nomor 11 Tahu n 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan atau denda Rp1 miliar.
Kasus bermula saat permintaan Saifuddin Ibrahim ke Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk menghapus 300 ayat Al-Qur'an viral di media sosial. Menurutnya, ayat-ayat itu biang intoleransi dan radikalisme di Tanah Air. (OL-8)
