Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan selamat atas pengukuhan pengurus Barikade 98 Banten. Erick mengucapkan terima kasih atas upaya tak kenal lelah Barikade 98 dalam mengawal proses kematangan demokrasi Indonesia.
Erick mengatakan, Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan pascapandemi covid-19. Khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
"Untuk itu, saya berharap jajaran aktivis Barikade 98 dapat menjadi mitra dalam mengawal iklim pembangunan yang inklusif serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan," ujar Erick saat menghadiri pengukuhan pengurus Barikade 98 Banten di Kebon Kubil Garden and Resto, Kota Serang, Banten, kemarin.
Dalam keterangan persnya, Kamis (12/5) Erick menjelaskan, perekonomian bak segelas kopi susu yang jika diaduk dengan benar dan merata, dengan takaran dan racikan yang tepat, bisa menghasilkan cita rasa yang sedap. Termasuk dengan perekonomian, yang harus didistribusikan secara merata agar bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
BUMN, ucap Erick, sejak awal sangat fokus terhadap pemerataan ekonomi kerakyatan, karena BUMN memiliki dua fungsi yakni peningkatan ekonomi dan pelayanan publik.
"Kami, di Kementerian BUMN memiliki beberapa program yang dapat mendukung terwujudnya cita-cita tersebut," lanjut Erick.
Sejumlah program tersebut, meliputi Pertashop, Mekaar, Makmur, hingga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang fokus pada lingkungan, UMKM, dan pendidikan.
Erick sangat menghargai dukungan dari jajaran aktivis Barikade 98 yang selalu menjadi kawan bagi perjuangan Kementerian BUMN dan menjadi pengingat saat Kementerian BUMN melakukan hal yang keliru dan melenceng dari cita-cita reformasi.
Menurut Erick, Barikade 98 juga aktif mengawal basis di akar rumput dan turun ke masyarakat serta berkontribusi dalam menyuarakan berbagai program yang dapat dioptimalkan untuk perekonomian masyarakat.
"Saya berharap, konsolidasi bersama kawan-kawan Barikade 98 dapat berjalan secara berkelanjutan, terutama dengan dikukuhkannya pengurus Barikade 98 Banten. Sehingga dukungan dan keberpihakan terhadap perekonomian rakyat juga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," kata Erick menambahkan. (OL-13)
Baca Juga: Luwes Berkomunikasi Politik, Puan Dinilai Punya Karakter Pemimpin Bangsa
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Benar, dia korban tindak pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved