Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGADAAN tender gorden rumah dinas anggota DPR uang berada di Kalibata, Jakarta Selatan menuai polemik. Tender yang dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi tersebut dianggap tidak wajar karena pemenang tender mengajukan harga penawaran tertinggi dibandingkan kompetitor lainnya.
Menanggapi polemik yang ada di tengah masyarakat terkait nilai pengadaan gorden yang dianggap tak wajar, Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat (BURT DPR RI) pun akan memanggil pihak Kesekjenan. Pemanggilan dijawdalkan saat berakhirnya masa reses para anggota dewan.
“Mengenai anggaran gorden kami ingin menyampaikan bahwasanya dari awal anggaran gorden Rp43,5 Miliar memang mengundang pro dan kontra. Tapi tender tetap dilaksanakan oleh pihak Kesekjenan DPR, nah kembali timbul kegaduhan baru di mana pemenang tender adalah orang atau perusahaan yg menawarkan harga tertinggi,” kata Anggota BURT DPR yang juga Anggota Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade.
Andre menjelaskan, BURT akan meminta klarifikasi dari pihak kesejeknan mengenai proses terpilihan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender pengadaan gorden meski penawaran yang diajukan jauh melebihi harga para kompetitior yang ada. Bahkan, menurut Andre jika nantinya ditemukan kejanggalan dalam proses pengadaan gorden rumah dinas, maka tender tersebut bisa langsung dibatalkan.
Baca juga: Sekjen DPR: Usia Gorden Sudah 12 Tahun, Tidak Layak
“Untuk itu, setelah masa sidang ini dibuka, setelah reses ini berakhir, BURT akan segera memanggil pihak kesekjenan untuk mengklarifikasi. Nah nanti akan diputuskan, akan diteruskan atau dihentikan. Ada teman-teman BURT yang mengusulkan tender ini dibatalkan, ada juga yang usul ini diaudit oleh inspektorat DPR RI dan oleh BPK. Jadi intinya terjadi pro dan kontra di DPR,” ujarnya.
Mewakili fraksinya, Andre sendiri menilai proyek penggantian gorden rumah dinas bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan. Fraksinya pun tegas menyatakan bahwa tidak perlu ada pergantian gorden rumah dinas.
“Banyak juga anggota Gerindra seperti yang dibicarakan Pak Habiburokhman untuk menolak anggaran gorden ini, karena sekali lagi ini bukan hal yang urgen bagi anggota Fraksi Gerindra,” ujarnya menegaskan. (OL-4)
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
PPP disebut sulit “reborn“ atau kembali ke parlemen setelah sebelumnya gagal karena tidak lolos parliamentary threshold.
PENCERAMAH Ustaz Das’ad Latif mendoakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa lolos parlemen pada pemilu mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved