Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
PENGADAAN tender gorden rumah dinas anggota DPR uang berada di Kalibata, Jakarta Selatan menuai polemik. Tender yang dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi tersebut dianggap tidak wajar karena pemenang tender mengajukan harga penawaran tertinggi dibandingkan kompetitor lainnya.
Menanggapi polemik yang ada di tengah masyarakat terkait nilai pengadaan gorden yang dianggap tak wajar, Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat (BURT DPR RI) pun akan memanggil pihak Kesekjenan. Pemanggilan dijawdalkan saat berakhirnya masa reses para anggota dewan.
“Mengenai anggaran gorden kami ingin menyampaikan bahwasanya dari awal anggaran gorden Rp43,5 Miliar memang mengundang pro dan kontra. Tapi tender tetap dilaksanakan oleh pihak Kesekjenan DPR, nah kembali timbul kegaduhan baru di mana pemenang tender adalah orang atau perusahaan yg menawarkan harga tertinggi,” kata Anggota BURT DPR yang juga Anggota Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade.
Andre menjelaskan, BURT akan meminta klarifikasi dari pihak kesejeknan mengenai proses terpilihan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender pengadaan gorden meski penawaran yang diajukan jauh melebihi harga para kompetitior yang ada. Bahkan, menurut Andre jika nantinya ditemukan kejanggalan dalam proses pengadaan gorden rumah dinas, maka tender tersebut bisa langsung dibatalkan.
Baca juga: Sekjen DPR: Usia Gorden Sudah 12 Tahun, Tidak Layak
“Untuk itu, setelah masa sidang ini dibuka, setelah reses ini berakhir, BURT akan segera memanggil pihak kesekjenan untuk mengklarifikasi. Nah nanti akan diputuskan, akan diteruskan atau dihentikan. Ada teman-teman BURT yang mengusulkan tender ini dibatalkan, ada juga yang usul ini diaudit oleh inspektorat DPR RI dan oleh BPK. Jadi intinya terjadi pro dan kontra di DPR,” ujarnya.
Mewakili fraksinya, Andre sendiri menilai proyek penggantian gorden rumah dinas bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan. Fraksinya pun tegas menyatakan bahwa tidak perlu ada pergantian gorden rumah dinas.
“Banyak juga anggota Gerindra seperti yang dibicarakan Pak Habiburokhman untuk menolak anggaran gorden ini, karena sekali lagi ini bukan hal yang urgen bagi anggota Fraksi Gerindra,” ujarnya menegaskan. (OL-4)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Polisi menyebut pelaku, Vance Luther Boelter, 57, masih buron dan diyakini menyamar sebagai aparat kepolisian saat melakukan aksinya.
Tersangka penembakan, Vance Boelter 57, saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buruan utama aparat penegak hukum.
PPP memang harus kembali masuk parlemen karena untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi sejak mengikuti kontestasi pemilihan legislatif saat Orde Baru.
PARLEMEN Spanyol meloloskan sebuah mosi tidak mengikat pada Selasa (20/5) yang mendesak pemerintah untuk menerapkan embargo senjata terhadap Israel.
Forum PUIC ke-19 menghasilkan 'Deklarasi Jakarta' yang memuat resolusi yang harus diadopsi seluruh parlemen negara OKI atau anggota PUIC.
KOMISIONER Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyatakan Uni Eropa prihatin mendalam atas gangguan dan kekerasan yang terjadi di parlemen Serbia, pada Rabu (5/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved