Komisi XI DPR Ingatkan BPK untuk Mengawasi Petugasnya di Lapangan

ANGGOTA Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-Perjaungan Hendrawan Supratikno mengingatkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun untuk memantau kinerja auditor jajarannya yang ada di daerah. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir peluang adanya suap auditor BPK demi predikat Wajar Tanpa Persyaratan (WTP).

"Ini kan bukan yang pertama. Itu sebabnya kami sebagai mitra kerja di komisi terus mengingatkan agar BPK benar-benar mencermati petugasnya di lapangan," ujar Hendrawan saat dihubungi oleh Media Indonesia, di Jakarta, Kamis (28/4).

Menurut Hendrawan, integritas dan kejujuran dari para auditor BPK amatlah penting. Tanpa itu, celah penyuapan predikat WTP dari para kepala daerah terus marak terjadi.

Tidak jarang, dalam melakukan kunjungan ke daerah, angotta DPR kerap mendengar keluhan dari para kepala daerah tentang auditor BPK yang tidak memilki integeritas.

"Kami banyak mendengar banyak kritik tentang BPK saat melakukan kunjungan. Ini tantangan yang baru untuk ketua yang baru untuk menjaga marwah BPK," ungkap Hendrawan.

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Kepala Daerah Ngotot WTP

Terpisah, BPK telah mencopot Kepala Perwakilan Jawa Barat usai terdapat sejumlah auditor yang ditangkap oleh KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap dari Bupati Bogor Ade Yasin.

"Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar demikian juga dengan beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa untuk kasus terkait ini," kata Kepala BPK RI Isma Yatun.

Isma menjelaskan pihaknya bakal memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Menurutnya, BPK memiliki mekanisme pemberian sanksi internal melalui Majelis Kehormatan Kode Etik. Proses tersebut nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap penegakan kode etik pegawai. (Uta/OL-09)