Jubir Wapres Akui Kepuasan Publik Menurun Akibat Kenaikan Harga Pangan dan BBM

JURU Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi mengakui adanya penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. Naik dan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres merupakan dinamika yang bisa dipahami.

Hal itu diungkapkannya menanggapi hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Survei Indikator Politik Indonesia 14-19 April 2022 menyebutkan kepuasan terhadap Presiden 59,9% dan Wapres 45,2%. "Karena fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi oleh persoalan bangsa secara siklikal,” kata Masduki dalam keterangan persnya, Rabu (27/4).

Menurut Masduki, menurunnya kepuasan publik saat ini sangat mungkin dipengaruhi oleh problem minyak goreng, kenaikan harga BBM, dan harga pangan. Selain itu, tambahnya, ada isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu terkait penundaan Pilpres.  "Problem dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara itu, sangat wajar bila memberikan sentimen negatif terhadap pemerintah, yang dibuktikan dalam hasil survei,” ungkapnya.

Meski demikian, tambahnya, masyarakat juga memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah memberikan solusi konkret. "Contohnya pada awal 2022, sesuai survei Indikator Politik Indonesia kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wapres mencapai rekor tertinggi dimana terhadap presiden 71% dan Wapres 57,6%,” paparnya.

Jubir yang akrab dipanggil Cak Duki ini optimistis kepuasan publik akan kembali meningkat, seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan yang ada. Terkait perbedaan yang cukup jauh antara kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, Jubir menganggap hal yang wajar. "Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden,” katanya.

Menurut Cak Duki, menjelasan sifat pekerjaan Wapres, memengaruhi rendahnya kepuasan publik. “Wapres itu tidak memiliki fungsi eksekutoral, fungsinya hanya koordinasi. Hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, eksekusinya ada di kementerian,” lanjutnya.

Sehingga, ungkapnya, sangat wajar apabila publik menganggap yang melakukan sesuatu adalah kementerian, atau Lembaga, bukan Wakil Presiden. Selain itu, Wapres pun tidak merasa terintimidasi dengan menurunnya hasil survei. Begitupun tidak akan menepuk dada ketika hasil survei kepuasan publiknya meningkat.

Yang pasti, dalam sisa waktu 2 tahun masa dinasnya, Wapres fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai mandat yang diembannya. Seperti pengembangan ekonomi syariah, penanganan kemiskinan/stunting, pembangunan kesejahteraan papua, menuntaskan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan UMKM, hingga moderasi beragama. (OL-15)