Pemerintah Akui Ada Pihak tak Setuju Pemekaran Papua

PEMERINTAH mengakui adanya pihak yang tak setuju dengan proses pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua. Namun demikian, ungkap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemerintah juga tetap memperhatikan suara lain yang setuju dengan proses DOB di Papua.

“Jangan mendengar satu suara, tapi mengabaikan suara yang lain,” katanya di Istana Wapres, Selasa (26/4).

Menurut Tito, sikap pro kontra dalam menyikapi proses pemekaran di satu daerah merupakan hal yang wajar. Hal terpenting, tambahnya, tidak terjadi kekerasan akibat proses pemekaran wilayah ini.

“Ini kan negara demokrasi. Ada yang setuju dan tidak setuju itu biasa,” jelasnya.

Ia mencontohkan, proses pemekaran Provinsi Papua yang kemudian dimekarkan menjadi Papua dan Papua Barat yang awalnya terjadi pro kontra.

“Tapi kan kita lihat hasilnya sekarang,” ungkapnya.

Mengenai keberatan Majelis Rakyat Papua (MRP) terhadap proses pemekaran provinsi ini, Tito mengungkapkan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, suara MRP tidak sepenuhnya bulat.

"MRP itu ada yaitu MRP Barat dan MRP. MRPB setuju dengan pemekaran, MRP minta dipending untuk mendengarkan aspirasi. Selain itu, pemerintah daerah setempat yang mendukung tidak kalah banyaknya,” tuturnya.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari