Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KARYAWAN swasta, Adhytia Erlangga Noor, mengungkap pembelian rumah oleh mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wawan Ridwan. Pembelian rumah tersebut diduga terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wawan.
"Pembelian secara cash dan transfer," kata Adhytia saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 21 April 2022.
Rumah tersebut berlokasi di Islamic Village Karawaci, Tangerang, Banten. Wawan membeli rumah tersebut senilai Rp1,3 miliar.
Menurut Adhytia, terdapat lima kali transfer dalam transaksi penjualan tersebut. Selain itu, rumah diatasnamakan anak Wawan, Feyzra Akmal Maulana.
"Saya tapi transaksi dengan Pak Wawan. Pak Wawan yang kirim bukti transfer," ucap Adhytia.
Adhytia dihadirkan sebagai saksi untuk mengungkap dakwaan TPPU Wawan. Dalam surat dakwaan, disebutkan pembelian rumah tersebut dilakukan Wawan dan ditransfer ke istri Adhytia, Fenny Tunjungsari. Penandatanganan akta jual beli dilakukan oleh Feyzra Akmal Maulana.
Walaupun pada kenyataannya yang melakukan transaksi adalah Wawan secara langsung. Aset pembelian rumah ini juga tidak dilaporkan Wawan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pada perkara ini, Wawan bersama-sama dengan eks pejabat pada DJP, Alfred Simanjuntak, didakwa menerima suap total SG$1.212.500 atau senilai Rp12,9 miliar. Keduanya kecipratan fulus setelah merekayasa hasil penghitungan tiga wajib pajak. Keduanya masing-masing menerima SG$606,250 (sekitar Rp6,4 miliar).
Keduanya juga didakwa menerima gratifikasi masing-masing Rp2,4 miliar. Fulus itu diterima dari sembilan wajib pajak.
Sedangkan, Wawan juga didakwa dua pasal terkait TPPU. Dia menyamarkan harta kekayaannya itu dengan mentransfer uang ke sejumlah orang. (OL-8)
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan akan memerangi korupsi tanpa kompromi saat berpidato di World Economic Forum (WEF) Davos, Swis, Kamis (22/1)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
Struktur birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang, sehingga menciptakan celah penyimpangan yang kerap berulang.
KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved