Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI memantau pelaksanaan program Kementerian Sosial (Kemensos) saat kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur.
''Kami ingin memastikan apakah program tersebut sudah terdistribusi dengan baik, termasuk apakah sudah tepat sasaran atau tidak,'' kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/4).
Ia mengatakan program Kemensos itu di antaranya program keluarga harapan (PKH) bantuan nontunai, seperti kartu sembako hingga bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar. ''Program-program tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19,'' jelas Ace.
Baca Juga: Anggota DPR Minta Kemendag tetap Fokus Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok
Dia mengatakan sejauh ini belum ada laporan yang cukup signifikan terkait pendistribusian bansos di Kalimantan Timur. Sejauh ini, menurutnya, penyaluran berlangsung cukup lancar dan diharapkan program bantuan tersebut dapat terus terdistribusi dengan baik kepada masyarakat.
Ace berharap pengawasan dapat dilakukan seluruh pihak, termasuk Dinas Sosial Daerah setempat maupun masyarakat umum. Mengingat, peran Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan ini tidak dapat dilakukan seorang diri sehingga butuh keterlibatan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut.
Dia meminta jika ada penerima bantuan yang tidak seharusnya menerima, maka segera melaporkan kepada Kementerian Sosial untuk diperbarui datanya. ''Misalnya Anda gagal salur akibat orangnya sudah meninggal, kemudian datanya tidak tepat, dan lain-lain maka sudah seharusnya itu segera dilaporkan,'' harap Ace.
Dalam kunjungan kerja itu, Komisi VIII DPR RI bertemu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, dan seluruh stakeholder mitra kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan penyelenggaraan fungsi keagamaan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesiapsiagaan bencana. (Ant/OL-10)
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Gelondong Gede, Kabupaten Tuban, Jumat (6/3).
SEJUMLAH komoditas bahan pokok di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mengalami kelangkaan dalam dua pekan terakhir menjelang Ramadan 2026.
Harga kebutuhan pokok yang dijual di gerakan pangan murah seperti minyak goreng, Rp19 ribu per liter, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, tepung Rp10 ribu per kilogram.
Sidak ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi penimbunan, permainan harga, maupun kelangkaan bahan pangan
Kenaikan harga di pasar tradisional terjadi pada telur, daging ayam, bawang merah, bawang putih, daging sapi, beras premium dan sayuran
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional per 6 Januari 2026, komoditas seperti beras, daging ayam, telur ayam, gula, dan daging sapi masih mencukupi untuk tiga bulan ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved