Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI memantau pelaksanaan program Kementerian Sosial (Kemensos) saat kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur.
''Kami ingin memastikan apakah program tersebut sudah terdistribusi dengan baik, termasuk apakah sudah tepat sasaran atau tidak,'' kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/4).
Ia mengatakan program Kemensos itu di antaranya program keluarga harapan (PKH) bantuan nontunai, seperti kartu sembako hingga bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar. ''Program-program tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19,'' jelas Ace.
Baca Juga: Anggota DPR Minta Kemendag tetap Fokus Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok
Dia mengatakan sejauh ini belum ada laporan yang cukup signifikan terkait pendistribusian bansos di Kalimantan Timur. Sejauh ini, menurutnya, penyaluran berlangsung cukup lancar dan diharapkan program bantuan tersebut dapat terus terdistribusi dengan baik kepada masyarakat.
Ace berharap pengawasan dapat dilakukan seluruh pihak, termasuk Dinas Sosial Daerah setempat maupun masyarakat umum. Mengingat, peran Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan ini tidak dapat dilakukan seorang diri sehingga butuh keterlibatan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut.
Dia meminta jika ada penerima bantuan yang tidak seharusnya menerima, maka segera melaporkan kepada Kementerian Sosial untuk diperbarui datanya. ''Misalnya Anda gagal salur akibat orangnya sudah meninggal, kemudian datanya tidak tepat, dan lain-lain maka sudah seharusnya itu segera dilaporkan,'' harap Ace.
Dalam kunjungan kerja itu, Komisi VIII DPR RI bertemu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, dan seluruh stakeholder mitra kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan penyelenggaraan fungsi keagamaan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesiapsiagaan bencana. (Ant/OL-10)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Harga kebutuhan pokok yang dijual di gerakan pangan murah seperti minyak goreng, Rp19 ribu per liter, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, tepung Rp10 ribu per kilogram.
Sidak ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi penimbunan, permainan harga, maupun kelangkaan bahan pangan
Kenaikan harga di pasar tradisional terjadi pada telur, daging ayam, bawang merah, bawang putih, daging sapi, beras premium dan sayuran
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional per 6 Januari 2026, komoditas seperti beras, daging ayam, telur ayam, gula, dan daging sapi masih mencukupi untuk tiga bulan ke depan.
Pasar Kamp itu timbul dadakan atas inisiatif pedagang Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang berjualan di jalur itu untuk meringankan pedagang dari Bener Meriah serta Aceh Tengah.
Pemkot Batam menambah pasokan cabai dari Lombok, dan petani lokal diperkirakan memasuki masa panen pada Desember.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved