Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI VIII DPR RI memantau pelaksanaan program Kementerian Sosial (Kemensos) saat kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur.
''Kami ingin memastikan apakah program tersebut sudah terdistribusi dengan baik, termasuk apakah sudah tepat sasaran atau tidak,'' kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/4).
Ia mengatakan program Kemensos itu di antaranya program keluarga harapan (PKH) bantuan nontunai, seperti kartu sembako hingga bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar. ''Program-program tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19,'' jelas Ace.
Baca Juga: Anggota DPR Minta Kemendag tetap Fokus Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok
Dia mengatakan sejauh ini belum ada laporan yang cukup signifikan terkait pendistribusian bansos di Kalimantan Timur. Sejauh ini, menurutnya, penyaluran berlangsung cukup lancar dan diharapkan program bantuan tersebut dapat terus terdistribusi dengan baik kepada masyarakat.
Ace berharap pengawasan dapat dilakukan seluruh pihak, termasuk Dinas Sosial Daerah setempat maupun masyarakat umum. Mengingat, peran Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan ini tidak dapat dilakukan seorang diri sehingga butuh keterlibatan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut.
Dia meminta jika ada penerima bantuan yang tidak seharusnya menerima, maka segera melaporkan kepada Kementerian Sosial untuk diperbarui datanya. ''Misalnya Anda gagal salur akibat orangnya sudah meninggal, kemudian datanya tidak tepat, dan lain-lain maka sudah seharusnya itu segera dilaporkan,'' harap Ace.
Dalam kunjungan kerja itu, Komisi VIII DPR RI bertemu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, dan seluruh stakeholder mitra kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan penyelenggaraan fungsi keagamaan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesiapsiagaan bencana. (Ant/OL-10)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
hal ini menjadi salah satu faktor momen perbaikan ekonomi setelah Idulfitri adalah harga pangan yang cenderung terkendali.
Pedagang mengaku, kenaikan harga ini karena memang harga beli para pedagang dari distributor sudah tinggi, sehingga pedagang hanya melakukan penyesuaian harga saja
KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menegaskan ketersediaan dan pasokan komoditas pangan pokok, termasuk daging, dalam kondisi aman dan harga yang stabil.
Pemerintah akan memastikan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat selama Idul fitri terpenuhi dengan harga yang stabil.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dalam menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah sekaligus upaya pengendalian Inflasi.
Kemenhub menyambut positif keputusan pengusaha yang tetap mengoperasikan angkutan logistik selama periode pembatasan angkutan Lebaran 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved