Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Fraksi Partai NasDem MPR, Taufik Basari, mengimbau kepada para demonstran untuk melakukan aksi secara damai untuk menjamin jalannya demonstrasi yang aman.
“Untuk menjamin jalannya demonstrasi yang aman, saya imbau para demonstran untuk dapat melaksanakan aksinya secara damai,” kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (11/4).
Pernyataan itu berkaitan aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia pada Senin (11/4).
Laki-laki yang juga merupakan anggota Komisi III DPR itu meminta agar aparat keamanan dapat mengawal demonstrasi dengan humanis sebagaimana perintah Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Prabowo.
Lebih lanjut, Basari menegaskan, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Oleh sebab itu, katanya, sah-sah saja apabila ada kelompok masyarakat termasuk mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya untuk meminta perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan.
“Kita hidup di alam demokrasi di mana perbedaan pendapat adalah denyut nadinya. Jangan melihat demonstrasi sebagai suatu ancaman, tapi lihatlah sebagai suatu pengingat bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan nilai-nilai luhur,” kata dia.
Menurut dia, pesan yang disampaikan para demonstran merupakan hal yang penting untuk didengarkan. “Demonstrasi hari ini menyuarakan keresahan publik. Aspirasi ini harus disikapi dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat,” ucap dia.
Lebih lanjut dia katakan, sejak tahun lalu, Fraksi NasDem MPR sudah mengingatkan gagasan amendemen terbatas terkait usulan Pokok-Pokok Haluan Negara dapat membuka kotak pandora untuk isu lain terkait perpanjangan kekuasaan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi.
Karena itu, tambahnya, fraksinya mengusulkan agar wacana amandemen terbatas terkait PPHN-pun tidak perlu dibahas pada periode ini demi kepentingan bangsa, agar tidak terus terbuka gagasan penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode kepresidenan berturut-turut. (Ant/OL-12)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved