Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BULAN Ramadan, bulan penuh keberkahan, Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR memulai kegiatan pembagian puluhan ribu paket sembako kepada masyarakat.
Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua FPD DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono kepada sejumlah Anggota FPD untuk selanjutnya disalurkan di daerah pemilihannya masing-masing.
“Kami dari Fraksi Partai Demokrat tentu ingin terus berbuat yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita selain menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, juga ingin menjadi manusia, Anggota DPR RI yang ‘istiqomah’, yang selalu menekankan pentingnya ibadah dan bekerja dengan sungguh-sungguh, berdekatan dengan masyarakat, dan selalu memberikan solusi pada masyarakat luas,” ujar Ibas, sapaan Ketua FPD DPR RI saat penyerahan bantuan di Cikeas, Minggu (10/4).
‘’Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dalam situasi prihatin karena beberapa harga-harga kebutuhan rumah tangga naik. Banyak yang sedih, banyak yang mengeluh, tentunya tidak hanya di Jawa Barat ini atau kawasan Kabupaten Bogor, bisa saja juga di daerah lain, karena beberapa harga-harga komoditas kebutuhan rumah tangga naik, betul ya?’’ tambah Ibas.
Tak kurang dari 3.000 paket secara simbolis diserahkan penyebarannya kepada empat anggota FPD DPR RI, Mohamad Muraz (dapil Jawa Barat IV), Debby Kurniawan (Jawa Timur X), Hasani Bin Zuber (Jawa Timur (XI), dan Aliyah Mustika Ilham (Sulawesi Selatan I).
Baca juga: Anggota DPR Apresiasi Polda Sumut Tahan Tersangka Kerangkeng Manusia
Sementara itu, sebanyak 500 paket diserahkan pendistribusiannya kepada Persaudaraan Istri Anggota (PIA) FPD DPR RI, dan 100 paket dibagikan langsung kepada masyarakat di sekitar kabupaten Bogor, Jawa Barat. Paket ini dibagikan langsung oleh Ibas didampingi Sekretaris FPD DPR RI Marwan Cik Asan, Bendahara FPD DPR RI Lasmi Indaryani, Putu S Rudana (Wakil Ketua), Irwan (Wakil Sekretaris), anggota FPD DPR RI Sartono Hutomo dan Anton S Suratto.
Dalam sambutannya, Ibas juga menyampaikan bahwa FPD DPR RI selalu meminta Pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga-harga sembako, tidak hanya minyak goreng. ‘’Harga yang tepat di pasaran, yang tidak terlalu mahal bagi pembeli, juga tidak merugikan penjual,’’ katanya.
Lebih lanjut, menurut Ibas kenaikan beberapa bahan kebutuhan pokok seperti cabai, gula pasir, daging ayam, dan lainnya juga sangat membebani masyarakat.
“Tentu itu membuat rakyat menjadi terbebani. Banyak yang tidak mendapatkan peningkatan pendapatan, bakan harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Untuk keluarga dan anak-anaknya. Sehingga mereka harus mengurangi dompetnya, dalam arti lain kantongnya menjadi kempes dan tipis-tipis saja penghasilannya,” kata Ibas.
Di tengah sulitnya kondisi perekenomian rakyat saat tersebut, Ibas juga menyampaikan harapannya agar tidak adanya perang di Indonesia, seperti yang terjadi di Rusia dan Ukraina.
“Kita tidak berharap adanya perang di Indonesia. Pertama ini adalah bulan suci Ramadan, kedua Indonesia harus menjaga hubungan yang baik dengan seluruh negara di dunia karena kita juga sedang terus menerus membangun bangsa, kita ini negara berkembang. Kita juga ingin memperhatikan masyarakatnya agar lebih sejahtera dan lebih kompak dalam menjaga keutuhan NKRI,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurutnya, perang Rusia dan Ukraina juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat Indonesia. Harga BBM dan energi dunia terus naik, sehingga harga energi BBM dalam negeri yang non-subsidi pun naik. Demikian juga LPG/Gas dan listrik.
“Harga energi BBM kita yang non subsidi pun terus naik, harga listrik juga terus menyesuaikan harga keeionomian yang hari ini juga kita rasakan membebani rumah tangga di seluruh Tanah Air. Jadi, masalah kenaikan harga, baik energi, komoditas rumah tangga atau sembako itu juga dirasakan masyarakat kita yang ada di kota-kota dan juga terutama yang ada di desa-desa,” imbuhnya
Oleh karena itu, kegiatan seperti ini adalah salah satu bentuk ikhtiar Fraksi Partai Demokrat untuk hadir terdepan di tengah masyarakat, terutama yang sedang kesulitan.
‘’Kami FPD DPR RI terus berikhtiar, bekerja dengan keras, dengan komponen yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, tidak mengenal lelah, dengan mendengar aspirasi masyarakat dan memperjuangkan agar negara hadir, agar negara menjadi garda terdepan, agar para menteri, para kepala daerah, dan kami anggota DPR RI, senantiasa langsung turun di hadapan masyarakat, memberi solusinya, mengulurkan tangannya,’’ katanya. (RO/OL-09)
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved