Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
KEBEBASAN berpendapat menjadi bagian penting salam menjalankan proses demokrasi sebuah negara. Hal tersebut harus dirawat sebagai bentuk kontrol atas setiap kondisi yang terjadi sehingga dapat menjadi penyeimbang.
Menurut Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Arif Satria, dalam bernegara, penegakan demokrasi dalam bentuk kebebasan berpendapat telah dijamin dalam undang-undang. Sehingga publik memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara.
"Pada prinsipnya kebebasan berpendapat dijamin udang-undang dan itu sudah pasti. Hanya saja dan diharapkan penyaluran aspirasi disampaikan secara tertib," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (9/4).
Baca juga : Kondisi Demokrasi Dinilai Menurun, Perlu Upaya Bersama Memperbaikinya
Menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi dengan tindakan yang menggiring pada upaya adu domba harus dapat dihindari. Publik harus jeli melihat dan seimbang melihat persoalan.
"Tentu saja menjaga ketertiban itu menjadi tugas kita bersama. Dan satu lagi yang tidak kalah penting jangan sampai terprovokasi," tukasnya. (OL-7)
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved