Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEBEBASAN berpendapat menjadi bagian penting salam menjalankan proses demokrasi sebuah negara. Hal tersebut harus dirawat sebagai bentuk kontrol atas setiap kondisi yang terjadi sehingga dapat menjadi penyeimbang.
Menurut Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Arif Satria, dalam bernegara, penegakan demokrasi dalam bentuk kebebasan berpendapat telah dijamin dalam undang-undang. Sehingga publik memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara.
"Pada prinsipnya kebebasan berpendapat dijamin udang-undang dan itu sudah pasti. Hanya saja dan diharapkan penyaluran aspirasi disampaikan secara tertib," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (9/4).
Baca juga : Kondisi Demokrasi Dinilai Menurun, Perlu Upaya Bersama Memperbaikinya
Menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi dengan tindakan yang menggiring pada upaya adu domba harus dapat dihindari. Publik harus jeli melihat dan seimbang melihat persoalan.
"Tentu saja menjaga ketertiban itu menjadi tugas kita bersama. Dan satu lagi yang tidak kalah penting jangan sampai terprovokasi," tukasnya. (OL-7)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved