KETUA DPR RI, Puan Maharani, Selasa, (5/4) menyerukan pemerintah untukmemastikan pemulihan ekonomi menyasar hingga rakyat ke level paling bawah.
Sikap Puan dinilai membawa DPR menjadi mitra kritis pemerintah.
Pengamat politik Indonesia Maju Institute, Andi Purnomo, menyatakan meski Puan dan Jokowi sama- ama berasal dari satu partai yakni PDIP, namun Puan berani mengkritisi pemerintah. Hal ini baginya perlu diapresiasi dan dipandang positif.
"Puan artinya membuat DPR jadi mitra kritis pemerintah. Tidak jadi soal meski Puan dan pemerintahan saat ini berasal dari partai yang sama. Proses check and balance dalam bernegara tetap berjalan," ujarnya Rabu, (6/4).
Andi menyatakan sistem presidensial membuat kritikan dari parlemen ke pemerintah, meski berasal dari satu partai adalah hal lumrah.
Sebab di dalam sistem presidensial, parlemen dan eksekutif tidak saling bergantung dan sama - sama kuat sehingga kritikan parlemen ke pemerintah adalah normal. B
"Berbeda dengan sistem parlementer yang pemerintahan dibentuk langsung parlemen. Ini membuat kritikan parlemen ke pemerintah yang berasal dari satu partai adalah tak lazim," jelas Andi.
Baca juga: Puan Apresiasi Presiden Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu
Andi menyebut saat ini perekonomian memang sedang tidak baik. Ini disebabkan beberapa hal, misalkan pandemi serta kenaikan harga BBM.
Ketika Puan mengingatkan pemerintah tentang kondisi perekonomian saat ini, artinya dia sedang menyuarakan aspirasi dari publik.
Baginya ini sesuai dengan peran DPR yang mesti melakukan kontrol pada pemerintah "Jadi apa yang dilakukan Puan adalah hal lumrah saat mengkritik pemerintah. Sebab kita tidak hidup dalam sistem parlementer," tegasnya.
Sebelumnya Puan menyatakan kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas semata, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat secara langsung. Ini dikatakan Puan, Selasa (5/4).
Puan juga menyeru agar segala kondisi dan tantangan yang membuat rakyat sulit merasakan pemulihan ekonomi, harus segera diatasi pemerintah.
"Terlebih di saat kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendekati Hari Raya," ucapnya.
Politikus PDIP itu menekankan, klaim pemerintah soal tren pemulihan ekonomi di masa transisi Covid-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat.
Terlebih, sejumlah program isentif, seperti penghapusan pajak penghasilan yang diterapkan selama pandemi, sudah tidak berlaku lagi. (RO/Ol-09)
