Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KETUA DPR RI, Puan Maharani, Selasa, (5/4) menyerukan pemerintah untukmemastikan pemulihan ekonomi menyasar hingga rakyat ke level paling bawah.
Sikap Puan dinilai membawa DPR menjadi mitra kritis pemerintah.
Pengamat politik Indonesia Maju Institute, Andi Purnomo, menyatakan meski Puan dan Jokowi sama- ama berasal dari satu partai yakni PDIP, namun Puan berani mengkritisi pemerintah. Hal ini baginya perlu diapresiasi dan dipandang positif.
"Puan artinya membuat DPR jadi mitra kritis pemerintah. Tidak jadi soal meski Puan dan pemerintahan saat ini berasal dari partai yang sama. Proses check and balance dalam bernegara tetap berjalan," ujarnya Rabu, (6/4).
Andi menyatakan sistem presidensial membuat kritikan dari parlemen ke pemerintah, meski berasal dari satu partai adalah hal lumrah.
Sebab di dalam sistem presidensial, parlemen dan eksekutif tidak saling bergantung dan sama - sama kuat sehingga kritikan parlemen ke pemerintah adalah normal. B
"Berbeda dengan sistem parlementer yang pemerintahan dibentuk langsung parlemen. Ini membuat kritikan parlemen ke pemerintah yang berasal dari satu partai adalah tak lazim," jelas Andi.
Baca juga: Puan Apresiasi Presiden Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu
Andi menyebut saat ini perekonomian memang sedang tidak baik. Ini disebabkan beberapa hal, misalkan pandemi serta kenaikan harga BBM.
Ketika Puan mengingatkan pemerintah tentang kondisi perekonomian saat ini, artinya dia sedang menyuarakan aspirasi dari publik.
Baginya ini sesuai dengan peran DPR yang mesti melakukan kontrol pada pemerintah "Jadi apa yang dilakukan Puan adalah hal lumrah saat mengkritik pemerintah. Sebab kita tidak hidup dalam sistem parlementer," tegasnya.
Sebelumnya Puan menyatakan kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas semata, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat secara langsung. Ini dikatakan Puan, Selasa (5/4).
Puan juga menyeru agar segala kondisi dan tantangan yang membuat rakyat sulit merasakan pemulihan ekonomi, harus segera diatasi pemerintah.
"Terlebih di saat kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendekati Hari Raya," ucapnya.
Politikus PDIP itu menekankan, klaim pemerintah soal tren pemulihan ekonomi di masa transisi Covid-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat.
Terlebih, sejumlah program isentif, seperti penghapusan pajak penghasilan yang diterapkan selama pandemi, sudah tidak berlaku lagi. (RO/Ol-09)
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Direktur Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan, yang tewas dalam serangan udara Israel.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved