Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus memburu dalang di balik kasus korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pabrik Blast Furnace Complex (BFC) oleh PT Krakatau Steel tahun 2011.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Agung Supardi membeberkan alasan pihaknya banyak memeriksa saksi, agar kasus tersebut segera menemukan titik terang.
Sebelumnya, Kejagung memanggil empat mantan direktur utama (dirut) Krakatau Engineering sebagai saksi kasus korupsi Krakatau Steel.
Baca juga: Kejagung Bidik 4 Warga Tiongkok di Rasuah Krakatau Steel
Adapun keempat saksi, yakni Imam Purwanto selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2011 dan Bambang Purnomo selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2013.
Lalu, Wisnu Kuncoro selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2016 dan Lussy Adriaty Dede selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2018.
“Banyak (yang diperiksa), karena biar cepat selesai. Terkait proses pengadaan proyek Blast Furnace. Kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab,” ungkap Agung, Selasa (5/4).
Baca juga: Proyek Pabrik Krakatau Steel Mangkrak, Kejagung: Ada Indikasi Korupsi
Dugaan rasuah itu terendus setelah ditemukan adanya biaya operasi produksi yang lebih tinggi, dari harga baja di pasaran saat uji coba. Hingga Desember 2019, pembangunan pabrik tersebut belum mencapai 100%.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan bahwa nilai kontrak pembangunan pabrik blast furnace sebesar Rp6,92 triliun.
Dalam hal ini, Krakatau Steel mengajukan pinjaman ke sindikasi Bank BRI, Mandiri, BNI, OCBC, ICBC, CIMB dan LPEI. Adapun pembayaran yang telah dilaksanakan ke pemenang lelang sebesar Rp5,351 triliun.(OL-11)
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
Pandji mengatakan, sejak awal hingga akhir pemeriksaan, suasana yang terbangun cukup bersahabat. Ia menilai proses klarifikasi berjalan jelas dan runut, tanpa tekanan.
Diketahui, dalam proses penyelidikan penyidik telah memeriksa pelapor dan saksi dari pelapor. Kemudian, memeriksa ahli. Total ada enam laporan masuk terhadap Pandji di Polda Metro Jaya.
Dari lima laporan yang masuk salah satu di antaranya dilayangkan oleh Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus Aliansi Pemuda Muhammadiyahh, Rizki Abdul Rahman Wahid.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved