Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus memburu dalang di balik kasus korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pabrik Blast Furnace Complex (BFC) oleh PT Krakatau Steel tahun 2011.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Agung Supardi membeberkan alasan pihaknya banyak memeriksa saksi, agar kasus tersebut segera menemukan titik terang.
Sebelumnya, Kejagung memanggil empat mantan direktur utama (dirut) Krakatau Engineering sebagai saksi kasus korupsi Krakatau Steel.
Baca juga: Kejagung Bidik 4 Warga Tiongkok di Rasuah Krakatau Steel
Adapun keempat saksi, yakni Imam Purwanto selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2011 dan Bambang Purnomo selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2013.
Lalu, Wisnu Kuncoro selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2016 dan Lussy Adriaty Dede selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2018.
“Banyak (yang diperiksa), karena biar cepat selesai. Terkait proses pengadaan proyek Blast Furnace. Kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab,” ungkap Agung, Selasa (5/4).
Baca juga: Proyek Pabrik Krakatau Steel Mangkrak, Kejagung: Ada Indikasi Korupsi
Dugaan rasuah itu terendus setelah ditemukan adanya biaya operasi produksi yang lebih tinggi, dari harga baja di pasaran saat uji coba. Hingga Desember 2019, pembangunan pabrik tersebut belum mencapai 100%.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan bahwa nilai kontrak pembangunan pabrik blast furnace sebesar Rp6,92 triliun.
Dalam hal ini, Krakatau Steel mengajukan pinjaman ke sindikasi Bank BRI, Mandiri, BNI, OCBC, ICBC, CIMB dan LPEI. Adapun pembayaran yang telah dilaksanakan ke pemenang lelang sebesar Rp5,351 triliun.(OL-11)
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi menuntut penanganan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham
Sunan Kalijaga pengacara kontroversial? Cari tahu profil, kasus-kasus kontroversial, dan kontroversi Sunan Kalijaga! Klik di sini untuk berita terupdate! lihat selengkapnya
Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritas yang kerap menjadi sorotan media, baik karena kariernya maupun kontroversi yang mengiringinya.
Ketum HIPMI Kepulauan Riau Sari Mulyawati, menyampaikan harapannya agar Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, segera dibebaskan
Eksaminasi yang merupakan usaha yang sangat penting bagi kalangan akademisi dalam mengkritisi putusan pengadilan.
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved