Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mencium dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan pabrik Blast Furnance yang dilakukan PT Krakatau Steel (Persero) dalam periode 2011-2019.
Penyebabnya, pabrik blast furnance yang dibangun perusahaan pelat merah masih mangkrak hingga saat ini. Adapun uang negara yang telah digelontorkan sudah mencapai triliunan rupiah.
"Pekerjaan (pembangunan pabrik) sampai saat ini belum diserahterimakan dengan kondisi tidak dapat beroperasi," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Kamis (24/2).
Baca juga: Korupsi Pesawat Garuda Untungkan Perusahaan Asing
"Peristiwa pidana itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Sampai saat ini mangkrak, tidak bisa digunakan," imbuhnya.
Menurut Jaksa Agung, pembangunan pabrik tersebut sebenarnya bertujuan memajukan industri baja dalam negeri. Selain itu, pembangunannya menggunakan bahan bakar batubara yang biaya produksinya lebih murah ketimbang gas.
Baca juga: Industri Hulu Diimbau untuk Mulai Kurangi Impor Baja
Proyek pembangunannya dilaksanakan oleh konsorsium MCC CERI dan PT Krakatau Engineering. Adapun dari nilai kontrak setelah mengalami perubahan sebesar Rp6,92 triliun, telah dibayar ke pemenang lelang sejumlah Rp5,351 triliun.
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) memulai penyelidikan kasus tersebut sejak 29 Oktober 2021. Hingga saat ini, sudah 50 orang yang diperiksa. Kejagung juga sudah berkoordinasi dengan ahli dari PPATK, LKPP dan ahli teknis terkait pekerjaan.
"Dalam penyelidikan kasus tersebut, penyelidik telah menemukan peristiwa pidana. Dalam waktu yang tidak lama lagi,s kasus tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan umum," pungkas Burhanuddin.(OL-11)
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi yang dikawal pemerintah sejak era Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto.
Perusahaan pemrosesan serta pengemasan makanan dan minuman, Tetra Pak meresmikan fasilitas produksi material tahap kedua di Binh Duong, Vietnam.
Perluasan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan Sozio merespons kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dan efektif di seluruh wilayah.
Kondisi paling memprihatinkan ditemukan pada PT SBJ yang memiliki 12 tungku peleburan untuk kapasitas 8.816 ton per tahun, namun sama sekali tidak memiliki cerobong.
ANGGOTA DPR RI dari Partai Nasdem, Rachmat Gobel, mengatakan ada perbedaan nyata antara membangun pabrik dan membangun industri.
PENJUALAN MMI sepanjang 2024 meningkat secara signifikan. Pada 2025, perseroan juga akan membangun pabrik popok di Indonesia untuk untuk memperlancar proses bisnis.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, sangat mendukung amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 kembali mencatatkan kontraksi. Berdasarkan data S&P Global, PMI Indonesia turun 0,5 poin menjadi 46,9, dibandingkan Mei 2025 yang berada di level 47,4.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved