Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI, Puan Maharani, menyerukan pemerintah supaya menstabilkan harga pangan sebelum masuk Ramadan. Puan dinilai telah menjalankan maksimal peran DPR sebagai pengawas pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin, menegaskan Indonesia menganut sistem presidensial.
"Artinya parlemen dan eksekutif merupakan entitas yang sama-sama kuat. Situasi ini membuat parlemen lebih vokal dalam mengawasi pemerintah dibanding pada sistem parlementer," jelasnya.
Di sistem parlementer, pemerintahan dibentuk langsung oleh parlemen. Ini membuat kritik dari partai penguasa di parlemen ke pemerintah adalah hal tidak logis.
"Ketika Puan mengingatkan pemerintah menstabilkan harga pangan, artinya Puan sebagai ketua DPR telah membawa lembaganya menjalankan peran secara maksimal. Peran DPR memang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Danis melalui keterangan tertulis, Kamis (31/3).
Baca juga: Puan: Pastikan Pasokan Biosolar Aman dan Tak Ganggu Logistik Saat Ramadhan
Selama ini, kata dia, banyak yang salah kaprah melihat sistem presidensial di Indonesia. Ketika parlemen diisi oleh partai pembentuk kekuasaan, maka dianggap aneh jika parlemen dari partai penguasa mengkritik pemerintah.
Padahal hal ini tidaklah salah. Dalam sistem presidensial parlemen dan pemerintah meski berasal dari partai yang sama, tambahnya, tidak jadi soal untuk saling mengkritik.
"Jadi ada persepsi salah di publik. Karena logika saat ini menganggap kita seperti sistem parlementer. Padahal tidak," tegasnya.
Di sisi lain, Danis menyebut kritikan Puan bukannya tidak berdasar. Selama ini masalah harga pangan ramadhan sudah jadi isu tahunan. Ketika Puan menyuarakan ini artinya dia mendengar dan memahami masalah riil di publik.
"Saya pandang sikap ini baik dan saya mengapresiasinya," ujar dia.
Sebagai informasi, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah menstabilkan harga-harga pangan yang sudah banyak mengalami peningkatan jelang bulan ramadan dan lebaran.
Ia pun mengingatkan para pemangku kebijakan untuk memastikan agar stok pangan di pasar tersedia sehingga tidak terjadi lonjakan harga.
Selain itu, Puan juga meminta agar pemerintah menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan sehingga segala kebutuhan masyarakat saat Ramadhan tiba tidak terkendala. (RO/OL-09)
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Persoalan ini dipandang sebagai momentum untuk mendewasakan diri dalam berbangsa.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pihak nyinyir dibayar untuk menciptakan kegaduhan dan menegaskan swasembada pangan 2025 sebagai jawaban pemerintah.
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
DPP Gemura menilai berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved