Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KETUA DPR RI, Puan Maharani, menyerukan pemerintah supaya menstabilkan harga pangan sebelum masuk Ramadan. Puan dinilai telah menjalankan maksimal peran DPR sebagai pengawas pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin, menegaskan Indonesia menganut sistem presidensial.
"Artinya parlemen dan eksekutif merupakan entitas yang sama-sama kuat. Situasi ini membuat parlemen lebih vokal dalam mengawasi pemerintah dibanding pada sistem parlementer," jelasnya.
Di sistem parlementer, pemerintahan dibentuk langsung oleh parlemen. Ini membuat kritik dari partai penguasa di parlemen ke pemerintah adalah hal tidak logis.
"Ketika Puan mengingatkan pemerintah menstabilkan harga pangan, artinya Puan sebagai ketua DPR telah membawa lembaganya menjalankan peran secara maksimal. Peran DPR memang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Danis melalui keterangan tertulis, Kamis (31/3).
Baca juga: Puan: Pastikan Pasokan Biosolar Aman dan Tak Ganggu Logistik Saat Ramadhan
Selama ini, kata dia, banyak yang salah kaprah melihat sistem presidensial di Indonesia. Ketika parlemen diisi oleh partai pembentuk kekuasaan, maka dianggap aneh jika parlemen dari partai penguasa mengkritik pemerintah.
Padahal hal ini tidaklah salah. Dalam sistem presidensial parlemen dan pemerintah meski berasal dari partai yang sama, tambahnya, tidak jadi soal untuk saling mengkritik.
"Jadi ada persepsi salah di publik. Karena logika saat ini menganggap kita seperti sistem parlementer. Padahal tidak," tegasnya.
Di sisi lain, Danis menyebut kritikan Puan bukannya tidak berdasar. Selama ini masalah harga pangan ramadhan sudah jadi isu tahunan. Ketika Puan menyuarakan ini artinya dia mendengar dan memahami masalah riil di publik.
"Saya pandang sikap ini baik dan saya mengapresiasinya," ujar dia.
Sebagai informasi, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah menstabilkan harga-harga pangan yang sudah banyak mengalami peningkatan jelang bulan ramadan dan lebaran.
Ia pun mengingatkan para pemangku kebijakan untuk memastikan agar stok pangan di pasar tersedia sehingga tidak terjadi lonjakan harga.
Selain itu, Puan juga meminta agar pemerintah menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan sehingga segala kebutuhan masyarakat saat Ramadhan tiba tidak terkendala. (RO/OL-09)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Direktur Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan, yang tewas dalam serangan udara Israel.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan tidak harus mengikuti standar yang ada di negara lain.
SEKRETRIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
NasDem telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu dilakukan Slank di tengah ketatnya pengawasan dan penerapan UU ITE yang sering kali mengekang kebebasan berpendapat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved