Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPR RI, Puan Maharani, menyerukan pemerintah supaya menstabilkan harga pangan sebelum masuk Ramadan. Puan dinilai telah menjalankan maksimal peran DPR sebagai pengawas pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin, menegaskan Indonesia menganut sistem presidensial.
"Artinya parlemen dan eksekutif merupakan entitas yang sama-sama kuat. Situasi ini membuat parlemen lebih vokal dalam mengawasi pemerintah dibanding pada sistem parlementer," jelasnya.
Di sistem parlementer, pemerintahan dibentuk langsung oleh parlemen. Ini membuat kritik dari partai penguasa di parlemen ke pemerintah adalah hal tidak logis.
"Ketika Puan mengingatkan pemerintah menstabilkan harga pangan, artinya Puan sebagai ketua DPR telah membawa lembaganya menjalankan peran secara maksimal. Peran DPR memang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Danis melalui keterangan tertulis, Kamis (31/3).
Baca juga: Puan: Pastikan Pasokan Biosolar Aman dan Tak Ganggu Logistik Saat Ramadhan
Selama ini, kata dia, banyak yang salah kaprah melihat sistem presidensial di Indonesia. Ketika parlemen diisi oleh partai pembentuk kekuasaan, maka dianggap aneh jika parlemen dari partai penguasa mengkritik pemerintah.
Padahal hal ini tidaklah salah. Dalam sistem presidensial parlemen dan pemerintah meski berasal dari partai yang sama, tambahnya, tidak jadi soal untuk saling mengkritik.
"Jadi ada persepsi salah di publik. Karena logika saat ini menganggap kita seperti sistem parlementer. Padahal tidak," tegasnya.
Di sisi lain, Danis menyebut kritikan Puan bukannya tidak berdasar. Selama ini masalah harga pangan ramadhan sudah jadi isu tahunan. Ketika Puan menyuarakan ini artinya dia mendengar dan memahami masalah riil di publik.
"Saya pandang sikap ini baik dan saya mengapresiasinya," ujar dia.
Sebagai informasi, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah menstabilkan harga-harga pangan yang sudah banyak mengalami peningkatan jelang bulan ramadan dan lebaran.
Ia pun mengingatkan para pemangku kebijakan untuk memastikan agar stok pangan di pasar tersedia sehingga tidak terjadi lonjakan harga.
Selain itu, Puan juga meminta agar pemerintah menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan sehingga segala kebutuhan masyarakat saat Ramadhan tiba tidak terkendala. (RO/OL-09)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan tidak harus mengikuti standar yang ada di negara lain.
SEKRETRIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
NasDem telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu dilakukan Slank di tengah ketatnya pengawasan dan penerapan UU ITE yang sering kali mengekang kebebasan berpendapat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved