Keluarga Sebut Bupati PPU Korban Politik Demokrat

KAKAK kandung Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, Yuliana Mas'ud membuka suara terkait perkara dugaan suap yang menjerat keluarganya. Yuliana menyebut Gafur korban politik Partai Demokrat.

"Pasti dia udah korban partai politik menurut kami. Kalau untuk masalah pemerintahan, beliau tidak ada Masalah. Partainya, Demokrat," kata Yuliana di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (31/3)

Yuliana menilai proses hukum adiknya berkaitan dengan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Samarinda sebelum operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung. Dari segi kinerja pemerintahan, Yuliana menyebut Gafur tidak melanggar hukum.

"Ya, artinya dia berada di gedung ini karena masalah Musda Demokrat kemarin, sementara dari pemerintahan tidak ada masalah beliau (Gafur) itu," ujar Yuliana.

Yuliana mengatakan Gafur sudah membeberkan keterkaitan Musda Partai Demokrat dengan kasus suap ini. Namun, dia enggan membeberkan informasi yang berikan Gafur ke penyidik KPK.

"Silahkan tanya langsung pada penyidik, Pak Gafur sudah memberikan (keterangan)," tutur Yuliana.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Mereka, yakni sebagai pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.
 
Sedangkan penerima, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, dan Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro. Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

KPK menyiapkan dua dakwaan untuk Zuhdi. Pertama, dia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (I) UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Lalu, pada dakwaan kedua, dia disangkakan melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-8)