Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya ingin Presiden Joko Widodo kembali memimpin Indonesia di periode berikutnya.
Menurut dia, Jokowi adalah sosok pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya dan tahu seluk beluk permasalahan di tingkat terbawah.
"Beliau peduli kepada rakyat, kepada kami. Jadi itu harapan kami. Siapa tahu ke depan semua lebih baik. Jadi teman-teman sepakat lanjutkan tiga periode," ujar Surta di Jakarta, Selasa (29/3).
Kepala negara, lanjut dia, juga memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Kebijakan apapun yang sekiranya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat pasti akan didukung, termasuk yang berasal dari masukan para kepala desa.
"Kami punya banyak tuntutan yang dikabulkan. Jadi ini timbal balik," tuturnya.
Surta pun menekankan bahwa dukungan Jokowi tiga periode bukan titipan dari pihak manapun.
Itu merupakan murni gerakan yang diinisiasi oleh Apdesi. "Tidak ada yang mengarahkan. Ini murni dari kepala desa," pungkasnya. (OL-8)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Bupati Pati nonaktif Sudewo bersama keluarganya diduga melakukan intervensi terhadap proses rekrutmen perangkat desa
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) tengah menelusuri latar belakang kosongnya 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved