Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) siap mendukung kebijakan pemerintah untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri guna pengadaan barang kebutuhan institusi tersebut.
"Kalau Polri, pengadaan berdasarkan kebijakan pemerintah," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, hari ini.
Hal ini disampaikan Dedi menanggapi teguran Presiden Joko Widodo terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih lebih memilih membeli barang-barang impor.
Dedi tidak menjelaskan lebih lanjut terkait penggunaan barang impor di institusi tersebut. Namun ia memastikan Korps Bhayangkara akan memedomani arahan Presiden Joko Widodo.
"Polri memedomani arahan Bapak Presiden," kata Dedi.
Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo mengancam akan menyebutkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.
"Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai saya umumin, nanti. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya," kata Presiden Joko Widodo di Bali, hari ini.
Baca juga:
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" yang dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia.
E-Katalog yang dimaksud Presiden Jokowi adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Presiden Jokowi heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN, malah lebih memilih produk-produk impor.
Produk-produk impor tersebut, antara lain "closed circuit television" (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu hingga onderdil untuk traktor pertanian.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogyakarta, Bekasi, Tangerang ada, tapi beli impor," ungkap Presiden.(OL-4)
Komoditas: Pilar ekonomi! Pelajari definisi, jenis, dan peran penting barang/jasa dalam perdagangan global.
Sikap PDIP yang berubah 180 derajat bisa dipandang sebagai sikap oportunis yang memanfaatkan panggung demi menaikkan pencitraan.
Terkait barang mewah, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12%.
Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan kebijakan baru terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium.
Sektor transportasi dan logistik memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia.
Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dalam suatu negara selama periode tertentu.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved