Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung sedang memproses pemanggilan seorang warga negara Prancis sebagai saksi dalam penyidikan korupsi pengadaan pesawat udara di PT Garuda Indonesia (persero) Tbk tahun 2011-2021.
Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengungkapkan warga negara Prancis itu berperan sebagai perantara dalam proses pengadaan pesawat di maskapai pelat merah tersebut. Kendati demikian, ia belum mau membuka identitas orang itu.
"Kami sudah bicarakan, mulai akan kita panggil. Jadi memenuhi ketentuan undang-undang, untuk mengambil sikap seseorang itu kan harus melalui proses pemanggilan pertama, kedua," kata Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (23/3) malam.
Baca juga: Kejagung Usut Keterlibatan WNA dalam Kasus Korupsi Garuda
Lebih lanjut, Supardi menjelaskan warga negara Prancis tersebut merupakan konsultan perusahaan asing yang terafilisasi dengan Soetikno Soedarjo.
Soetikno adalah Beneficial Owner Connaught Internasional PTE Ltd yang sebelumnya sudah dijebloskan ke dalam penjara.
Menurut Supardi, ada mekanisme yang bisa dilakukan jika upaya pihaknya memanggil warga negara Prancis itu gagal. Apabila penyidik meyakini yang bersangkutan turut serta melakukan perbuatan korupsi, proses pengadilannya bisa diselenggarakan secara in absentia.
"Seandainya klasifikasi dia itu sebagai turut serta, bisa kita in absentia-kan," tandasnya.
Sebelumnya, Soetikno diseret ke pengadilan oleh KPK bersama mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dalam kasus penyuapan dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan serta perawatan mesin pesawat Rolls-Royce RR Trent 700 series, pesawat Airbus, Bombardier CRJ1000, dan ATR 72-600.
KPK juga menetapkan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda Hadinoto Soedigno sebagai tersangka. Namun, Hadinoto meninggal dunia pada Desember 2021.
Penyidikan yang dilakukan JAM-Pidsus Kejagung sendiri hanya berfokus pada dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat Bombardier CRJ1000 dan ATR 72-600 saja. Sampai sejauh ini, penyidik Gedung Bundar telah menetapkan tiga tersangka.
Mereka adalah Vice President Strategic Management Office Garuda periode 2011-2012 Setijo Awibowo, Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda periode 2009-2014 Captain Agus Wahjudo, dan Vice President Treasury Management Garuda periode 2005-2012 Albert Burhan. (OL-1)
Seluruh prosedur keselamatan dijalankan sesuai standar operasional. Pilot dinilai mampu mengendalikan situasi hingga pesawat mendarat dengan aman di Sydney.
Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Glenny H Kairupan menegaskan tidak ada awak kabin yang mengalami cedera serius dalam insiden turbulensi penerbangan GA 712 rute Jakarta–Sydney.
Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menyoroti penataan manajemen dan arah transformasi baru Garuda Indonesia pascapengangkatan direksi baru.
Penyelamatan Garuda harus dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan. Proses pemulihan penuh membutuhkan waktu dua tahun.
Suntikan dana ini akan memperkuat struktur permodalan dan memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda di Bursa Efek Indonesia.
Setiap pelanggan dapat melakukan satu kali penukaran pada setiap skema mulai dari 30.000, 150.000, dan 300.000 poin.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved