Senin 21 Maret 2022, 14:05 WIB

Ketua DPP Partai NasDem Sarankan Luhut Cabut Laporan Terhadap Haris dan Fathia

Anggi Tondi Martaon | Politik dan Hukum
Ketua DPP Partai NasDem Sarankan Luhut Cabut Laporan Terhadap Haris dan Fathia

MI/MOHAMAD IRFAN
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari

 

PROSES hukum terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fathia Maulidiayati dengan Menteri Koordinator (Menko) Luhut Binsar Panjaitan disarankan diselesaikan secara baik-baik. Permasalahan itu diminta diselesaikan di luar jalur hukum.

“Masih tersedia jalur-jalur lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya. Karena itu saya mengusulkan dua hal, pertama, pencabutan laporan oleh pelapor," kata anggota Komisi III DPR Taufik Basari melalui keterangan tertulis, hari ini.

Ketua Bidang Hukum DPP Partai NasDem itu menyampaikan usulan itu disampaikan untuk menghindari persepsi negatif dari publik. Pasalnya, melibatkan orang di lingkaran pemerintah.

Baca juga: Haris Azhar Penuhi Panggilan Polisi 

"Sulit dihindari persepsi publik bahwa kasus ini menjadi kasus penguasa versus rakyat yang sedang memperjuangkan hak rakyat atas informasi," ungkap dia.

Selain itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) itu menyarankan agar pihak kepolisian menerapkan restorasi justice terhadap Haris dan Fathia. Hal itu perlu dipertimbangkan untuk menjaga demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil.

"Kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan ruang yang sepadan dan proporsional bagi pelapor menjelaskan versinya sebagai hak untuk membantah," ujar dia. (OL-4)

VIDEO TERKAIT:

Baca Juga

dok.ant

Ray Rangkuti Prediksi PPP Terpecah Akibat Permasalahan Ketumnya

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 17:10 WIB
PENGAMAT Politik Ray Rangkuti menyebut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan kehilangan banyak suara akibat permasalahan ketua...
ANTARA FOTO/Galih P

Tanpa Perlu Ubah UUD 1945, MPR akan Segera Terapkan PPHN

👤Putra Ananda 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 17:10 WIB
"Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar...
Dok MI

KPU Nyatakan Berkas Dokumen 16 Parpol tidak Lengkap

👤Yakub Pryatama W 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 17:06 WIB
“Baru jam 13.20 WIB, kami menyelesaikan pemeriksaan berkas terhadap dokumen manual yang dibawa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya