Senin 21 Maret 2022, 13:59 WIB

KPK Ikut Bantu Buat 5 Aturan Turunan IKN

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Ikut Bantu Buat 5 Aturan Turunan IKN

Antara/Dhemas Reviyanto
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun tangan dalam pembuatan aturan turunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setidaknya ada lima aturan turunan yang ikut dikerjakan KPK.

"Kita namanya punya tools namanya corruption risk assessment (CRA). Nah kita lakukan nih CRA di lima aturan turunan, jadi kita ikut dalam beberapa kali rapat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

KPK membantu membuat aturan turunan ini agar cepat rampung pada pertengahan April 2022. Lembaga Antikorupsi juga memberikan beberapa catatan agar aturan turunan itu bisa mendukung pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Intinya kita akan memberi catatan di mana supaya aturan turunan ini juga bisa mendukung governance, kalau ada risiko korupsinya gimana cara mitigasinya," ujar Pahala.

Bantuan dari KPK ini diharap bisa mencegah tindakan korupsi di IKN Nusantara. KPK menegaskan bantuannya dalam pembuatan aturan turunan ini bukan berarti menginterupsi pemerintah.

Baca juga: Haris Azhar Penuhi Panggilan Polisi 

"Jadi bukan mengoreksi aturan, bukan, tapi memberi catatan2 yang mana yang kira-kira nanti bisa membuka peluang ada pidana korupsi itu kita berikan catatan dan mitigasinya," tutur Pahala.

KPK mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawal program IKN. Bahkan, KPK sudah mengendus dugaan adanya bagi-bagi kavling di IKN Nusantara.
 
Komisi Antirasuah menduga kavling di kawasan IKN sudah dipatok pihak tertentu. "Ibu Kota Negara juga menjadi prioritas kami. Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing, dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid, Rabu, 9 Maret 2022.
 
Masyarakat yang memiliki informasi diharapkan segera melapor ke saluran pengaduan resmi KPK. KPK memastikan bakal mendalami semua laporan terkait dugaan bagi-bagi kavling di IKN Nusantara. (OL-4)

Baca Juga

Antara

Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Serahkan Hak Akses NIK ke KPU

👤Sri Utami 🕔Rabu 29 Juni 2022, 21:00 WIB
Dengan begitu, petugas KPU di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi bisa melihat database Dukcapil Kemendagri. KPU juga mendapatkan kuota...
DOK.MI/Rommy Pujianto

Soal Sipol, Perindo Harap ada Server Khusus untuk Publik

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 29 Juni 2022, 20:26 WIB
Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan bahwa sejauh ini pihaknya belum menemukan catatan-catatan penting untuk mengkritisi...
Dok. Kemendagri

Kemendagri Berikan Penghargaan Batas Desa 2022 ke 4 Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota di Rakornas PPBDes

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 29 Juni 2022, 20:07 WIB
Rakornas PPBDes digelar untuk mendorong penyelesaian peta batas Desa yang ditetapkan melalui peraturan bupati/wali...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya