Indonesia Sebut Komisi Tinggi HAM PBB Lakukan Pembohongan Terkait Kondisi Papua

PEMERINTAH Indonesia melalui Kantor Misi Indonesia untuk PBB sangat menyesalkan siaran pers Komisi Tinggi PBB yang dinilai bias. Bahkan Indonesia menyatakan bahwa para Pelapor Khusus telah melakukan kebohongan.

Kantor Misi Indonesia menegaskan, seharusnya para Pelapor Khusus juga meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah Indonesia, sehingga mereka juga akan memiliki informasi bahwa tuduhan ‘bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua yang dihalangi pihak berwenang’ adalah kebohongan.

“Kementerian Sosial RI telah memberikan bantuan sembako senilai hampir Rp1,5 miliar untuk para pengungsi di Kabupaten Intan Jaya, Rp5 miliar untuk pengungsi di Kabupaten Nduga, serta miliaran rupiah untuk gabungan Kabupaten Yahukimo dan Yalimo,” papar Kantor Misi Indonesia.

Pihak Indonesia juga menyatakan bahwa Pelapor Khusus telah memanfaatkan siaran pers ini untuk menguatkan adanya pola serangan media yang tidak konstruktif dan tidak berdasar terhadap Indonesia.

Baca juga: Otsus Papua Butuh Perbaikan Fundamental

“Pemegang Mandat Khusus tertentu, yang sekali lagi telah memilih untuk sepenuhnya mengabaikan data dan informasi yang dapat diverifikasi yang telah disampaikan Pemerintah Indonesia sebagai tanggapan atas komunikasi bersama atas tuduhan yang sama, yang dikirim oleh pemegang mandat tersebut di atas,” ungkap klarifikasi tersebut.

Menurut Kantor Misi Indonesia tersebut, keputusan pemegang mandat untuk menerbitkan siaran pers atas tuduhan yang telah ditangani pemerintah dan tanpa menyebutkan tanggapan Pemerintah Indonesia merupakan tampilan terang-terangan penolakan pemegang mandat pada dialog konstruktif.

“Apa yang telah diterbitkan oleh para pemegang mandat ini tidak lebih dari sebuah monolog, yang tampaknya dirancang semata-mata untuk tujuan kepentingan mereka sendiri,” kata Misi Indonesia.

Sebelumnya para pelapor khusus Komisi Tinggi HAM PBB mempersoalkan terbatasnya atau tidak ada sama sekali akses untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi.

“Kami sangat terganggu oleh laporan bahwa bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua dihalangi oleh pihak berwenang,” tambah para ahli.(OL-4)