Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
POLRI akan menindak tegas anggota yang kedapatan dirinya atau istri mengundang penceramah radikal dalam setiap acara. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022, Selasa (1/3).
"Arahan presiden menjadi pedoman dalam implentasinya dan apabila terbukti ada yang dilanggar maka Propam akan menindak tegas anggota-anggota tersebut," tegas Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (2/3).
Menurut Dedi, larangan mengundang penceramah radikal itu untuk kebaikan bersama, dalam rangka memitigasi sebaran paham-paham radikalisme.
Baca juga : Densus 88 Tetapkan Guru Wanita Penerobos Istana Jadi Tersangka
Dedi menyebut Korps Bhayangkara akan melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) atau pembinaan kepada anggota dan keluarga. Penguatan itu sebagai bentuk implementasi atau tindak lanjut dari arahan Kepala Negara.
"Iya itu bagian tindak lanjut," ujar jenderal bintang dua itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan TNI-Polri membenahi disiplin anggota, khususnya terhadap segala kebijakan pemerintah. Menurutnya, disiplin tersebut saat ini sudah semakin kendur.
Baca juga : Teken Keppres Pemecatan Ferdy Sambo, IPW: Bukti Keseriusan Presiden Jokowi
"Kedisiplinan TNI dan Polri itu berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Tentara dan Polri itu dibatasi aturan pimpinan. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, apalagi dengan berbicara masalah demokrasi. Tidak ada namanya demokrasi di tentara, di kepolisian. Tidak ada," jelas mantan wali kota Solo itu dalam arahannya saat Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).
Kedisiplinan ketat juga berlaku bagi keluarga TNI-Polri. Kepala negara tidak ingin para istri prajurit beraktivitas atau berpendapat terlalu bebas di lingkungan masyarakat.
"Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa ibu-ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain, kemudian memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Sekali lagi, di tentara, di kepolisian, tidak bisa seperti itu. Semua harus dikoordinasi secara kesatuan," pungkas Jokowi. (OL-1)
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Kondisi kesehatan kulit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dipastikan masih dalam batas aman dan telah ditangani secara medis oleh tim dokter kepresidenan.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
PAKAR terorisme Solahudin menyebut Indonesia saat ini berada di era terbaik dalam penanganan terorisme berkat strategi kolaboratif antara soft approach dan hard approach.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
Saat ini kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat langkah strategis mengatasi radikalisme.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved