Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
JAKSA Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah memastikan pihaknya akan menghentikan perkara Nurhayati, pelapor kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Sebelum melakukannya, jaksa terlebih dahulu akan meminta penyidik Polres Cirebon Kota untuk melaksanakan tahap II, yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti.
"Karena perkara sudah P-21, maka kita minta penyidik untuk tahap II," kata Febrie saat dikonfirmasi, Selasa (1/3).
"Dan kita akan (keluarkan) SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan)," sambungnya.
Baca juga: Soal Status Tersangka Nurhayati, Komjak: Kejaksaan Lakukan Eksaminasi
Menurut Febrie, pihaknya juga sudah mengonfirmasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Cirebon ihwal proses hukum yang menyebabkan Nurhayati ditetapkan tersangka.
Ia menyebut jaksa penuntut umum Kejari Cirebon tidak mengetahui bahwa Nurhayati adalah whistleblower dalam perkara tersebut.
"Mereka (JPU Kejari Cirebon) sama sekali tidak mengetahui bahwa Nurhayati adalah pelapor di perkara tersebut," tandas Febrie.
Diketahui, Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Cirebon Kota dalam kasus dugaan korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes) Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018-2020. Diketahui, kasus tersebut telah menyorot perhatian publik. (OL-1)
PEMBERIAN pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto memberikan preseden buruk pada pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
Jelajahi 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat beserta julukannya. Temukan keunikan budaya dan sejarah Jawa Barat!
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved