Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo akan melantik Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pekan depan. Hal tersebut ia sampaikan selepas meresmikan NasDem Tower di Jakarta, Selasa (22/2).
"Secepatnya. Mungkin minggu-minggu depan sudah kita Lantik," ujar Jokowi.
Saat ini, pemerintah sudah mulai menyeleksi nama-nama yang cocok untuk mengemban tugas tersebut. Jokowi juga memastikan bahwa kepala badan otorita akan dijabat oleh tokoh yang bukan berasal dari partai politik.
"Sudah proses persiapan nama-nama. Kriterianya nonpartai," tutur mantan wali kota Solo itu.
Baca juga: Kepala Badan Otorita IKN Bakal Punya Panggung Menuju Pilpres 2024
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengungkapkan penunjukan kepala badan otorita IKN merupakan sepenuhnya hak prerogatif presiden.
Karena setingkat menteri, proses pemilihannya pun serupa dengan pemilihan menteri.
"Karena setingkat menteri, ini sepenuhnya hak prerogatif presiden," ucap Wandy.
Ia mengatakan kepala negara tidak perlu berkonsultasi dengan DPR RI dalam penunjukan pemimpin tertinggi IKN.
"Toh juga sudah ada kesepakatan dengan DPR bahwa jni harus segera," ungkapnya.(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
Daftar lengkap 216 negara di dunia beserta ibu kotanya, diurutkan A-Z dengan nomor urut. Pelajari pusat pemerintahan setiap negara!
Daftar lengkap nama negara di 5 benua beserta ibu kotanya. Temukan informasi mudah dan jelas tentang negara-negara di dunia!
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved