Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa polemik terkait pemindahan ibu kota negara sudah selesai. Secara hukum politik, kebijakan tersebut sudah sah untuk dijalankan karena telah lahir peraturan perundangan yang menjadi landasan kuat.
"Dalam sistem politik kita, sudah jelas. Undang-undang IKN sudah disetujui DPR. Delapan dari sembilan fraksi sudah setuju. Secara hukum politik sudah selesai. Kalau sudah seperti itu mestinya sudah tidak perlu dipertentangkan lagi," ujar Jokowi di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (22/2).
Kendati demikian, kepala negara memahami jika masih ada kelompok yang akan terus menentang agenda besar pemerintah tersebut.
Baca juga: Rapor Mentereng Jokowi
Ia menyadari bahwa setiap transformasi besar, gagasan besar pasti selalu memunculkan pro dan kontra.
"Pasti ada yang setuju dan ada yang tidak," tuturnya.
Ia pun menekankan bahwa pemindahan ibu kota murni dilakukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang selama ini terpusat di Jawa. (OL-4)
Donald Trump membantah tuduhan ia bercita-cita menjadi seorang diktator. Ia menyebut banyak orang justru tampak menginginkan hal itu.
MASYARAKAT Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.
Survei The Kids Mental Health Foundation mengungkap alasan anak malas atau menolak sekolah, mulai dari rasa lelah, cemas, hingga masalah kesehatan mental.
Bukan lagi sekadar terpikat harga murah, para calon pengguna mobil listrik kini telah berevolusi menjadi konsumen yang lebih matang.
Kenaikan harga membuat konsumen di semua pasar semakin fokus pada nilai, namun di Indonesia perilaku ini berpadu dengan kebiasaan belanja yang praktis dan lokasi yang mudah dijangkau.
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved