Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KINERJA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan. Lembaga antirasuah dianggap belum menunjukkan perbaikan yang berpengaruh pada indeks persepsi korupsi Indonesia.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk berhenti membuat hal seremonial. Seperti, meluncurkan himne bagi lembaga antirasuah itu.
"Penting untuk dijadikan catatan, mars dan himne yang baru saja dibuat KPK tidak akan menaikkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia atau berkontribusi bagi kerja KPK," ujar Kurnia, Sabtu (19/2).
Baca juga: Ketua KPK Angkat Bicara Soal Baliho Bergambar Dirinya
Menurutnya, sebuah lagu tidak lantas memperbaiki citra KPK di mata masyarakat. ICW mencatat IPK Indonesia hanya meningkat 1 poin dari 37 ke 38 dari skala 0-100 pada 2021. Pemberantasan korupsi di Indonesia pun dinilai berjalan di tempat.
Oleh karena itu, Ketua KPK diminta berhenti membuat kegiatan bersifat seremonial dan fokus pada penyelesaian kasus. Sejak awal menjabat sebagai komisioner, Firli diketahui mengundang rekan-rekan jurnalis untuk memperlihatkan kemampuannya memasak nasi goreng.
Pada kesempatan lain, ketika Kementerian Sosial membagi-bagikan bantuan kepada masyarakat, Ketua KPK pernah menemani mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, yang saat ini merupakan terpidana kasus korupsi.
Baca juga: Dewas KPK Pastikan Kasus Etik Baru Lili Pintauli Masih Berjalan
"Sejak awal ICW sudah mengatakan bahwa kepemimpinan Firli Bahuri hanya dipenuhi dengan gimmick dan kontroversi, ketimbang prestasi," pungkas Kurnia.
ICW juga mempertanyakan penciptaan mars dan himne KPK oleh istri Firli Bahuri, yakni Ardina Safitri. Menurut Kurnia, sebagai pimpinan lembaga, Firli sebaiknya menghindari kegiatan yang memunculkan konflik kepentingan.
"Sebagai Insan KPK, semestinya Firli menghindari setiap kegiatan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan," tutupnya.(OL-11)
Dua tahun kemudian, IPK terbaru kemudian diluncurkan. Hasilnya malah menjadi makin buruk.
Di kawasan ASEAN, CPI Indonesia 2020 itu di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).
Melorotnya skor CPI 2020 Indonesia semestinya menjadi koreksi keras bagi kebijakan pemberantasan korupsi.
Pihaknya akan memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas serta memastikan transparansi dalam kontrak dan pengadaan barang pemerintah.
Kemunduran IPK Indonesia sebanyak tiga poin menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.
Di IPK 2020, Indonesia turun satu peringkat ke posisi lima di Asia Tenggara, di bawah Singapura yang mempunyai skor IPK 85, Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).
Para kandidat pemimpin Jakarta belum menunjukkan gagasan dan rencana mereka untuk melawan korupsi.
Egi mengungkapkan para kandidat yang terkait kasus korupsi meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan yang disebut dalam persidangan.
ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.
"Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, semua sudah terjawab. Seperti menghadapi situasi itu,"
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
ICW menyebut perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura yang mulai berlaku perlu diikuti pemetaan ulang pelaku koruptor yang buron ke luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved