Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMERINTAH akan menjadwalkan ulang rapat koordinasi untuk membalas surat Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sedianya, rapat diselenggarakan hari ini, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Rina P Soemarno saat dikonfirmasi belum bisa memastikan kapan rapat koordinasi akan digelar. Namun ia menegaskan surat Dewan HAM PBB melalui Prosedur Khusus dan Pemegang Mandat atau Special Procedures Mandate Holders (SPMH) itu akan dibalas.
"(Indonesia) Selalu (menjawab). Negara-negara harus menjawab. Kalau enggak menjawab, (nanti) ketahuan kenapa enggak menjawab, pasti ada yang disembunyikan," kata Rina kepada mediaindonesia.com.
Menurut Rina, menjawab surat Dewan PBB tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menegakan HAM sebagai negara demokrasi. Dengan meresponnya, Indonesia sekaligus menegaskan diri sebagai negara yang akuntabel.
Baca juga: Anggota DPR: Pembelian Rafale harus Diikuti Penguatan Industri dalam Negeri
Nantinya, Indonesia akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa, serta pengungsi internal orang asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat. Rina juga mengatakan surat jawaban Indonesia akan berisi penjelasan proses hukum yang telah dijalankan.
"Kenapa kita melakukan A? Karena ada (faktor) sebelum-sebelunya, akhirnya terpaksa kita melakukan A. Tapi yang jelas semuanya sudah dibawa ke ranah hukum loh," jelasnya.
SPMH merupakan mandat di bawah Dewan HAM PBB yang diisi oleh para ahli, pelapor khusus, dan kelompok kerja terkait isu HAM. Menurut Rina, SPMH biasa mendapat dan menampung aduan dari pihak manapun.
Dalam penyusunan surat jawaban ke Dewan HAM PBB, Rina menegaskan pihaknya hanya bertindak sebagai koordinator. "Kita (Kemenko Polhukam) mengkoordinasikan rapat. Bahan-bahannya ya nanti diolah, ada timnya."
"Ini masih proses awal, ngumpulin data dulu dari orang-orang," tandasnya. (P-5)
Badan HAM PBB mendesak agar pelaku pembakaran dan pembunuhan di Yahukimo, Papua segera ditindak. Sebab, perbuatannya merupakan kejahatan kemanusiaan dan kekerasan terhadap perempuan.
Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Wilayah Palestina yang Diduduki Dewan HAM PBB menemukan Israel semakin meningkatkan kekerasan seksual terhadap warga Palestina.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyerukan kepada Dewan HAM PBB untuk kembali pada mandatnya.
PRESIDEN AS Donald Trump menghentikan keterlibatan dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, memperpanjang penghentian pendanaan UNRWA, dan memerintahkan peninjauan ulang terhadap UNESCO.
ISRAEL mencegah Komisi penyelidikan bentukan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mendapatkan penjelasan atau kesaksian saksi dan korban serangan Hamas
DEWAN Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut penghentian semua penjualan senjata ke Israel pada Kamis, (4/4).
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
KOMUNITAS anak-anak muda dari Papua, Tong Baronda, ingin menyuarakan budaya, adat, dan hasil komoditas asal Papua.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved