Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan menjadwalkan ulang rapat koordinasi untuk membalas surat Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sedianya, rapat diselenggarakan hari ini, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Rina P Soemarno saat dikonfirmasi belum bisa memastikan kapan rapat koordinasi akan digelar. Namun ia menegaskan surat Dewan HAM PBB melalui Prosedur Khusus dan Pemegang Mandat atau Special Procedures Mandate Holders (SPMH) itu akan dibalas.
"(Indonesia) Selalu (menjawab). Negara-negara harus menjawab. Kalau enggak menjawab, (nanti) ketahuan kenapa enggak menjawab, pasti ada yang disembunyikan," kata Rina kepada mediaindonesia.com.
Menurut Rina, menjawab surat Dewan PBB tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menegakan HAM sebagai negara demokrasi. Dengan meresponnya, Indonesia sekaligus menegaskan diri sebagai negara yang akuntabel.
Baca juga: Anggota DPR: Pembelian Rafale harus Diikuti Penguatan Industri dalam Negeri
Nantinya, Indonesia akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa, serta pengungsi internal orang asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat. Rina juga mengatakan surat jawaban Indonesia akan berisi penjelasan proses hukum yang telah dijalankan.
"Kenapa kita melakukan A? Karena ada (faktor) sebelum-sebelunya, akhirnya terpaksa kita melakukan A. Tapi yang jelas semuanya sudah dibawa ke ranah hukum loh," jelasnya.
SPMH merupakan mandat di bawah Dewan HAM PBB yang diisi oleh para ahli, pelapor khusus, dan kelompok kerja terkait isu HAM. Menurut Rina, SPMH biasa mendapat dan menampung aduan dari pihak manapun.
Dalam penyusunan surat jawaban ke Dewan HAM PBB, Rina menegaskan pihaknya hanya bertindak sebagai koordinator. "Kita (Kemenko Polhukam) mengkoordinasikan rapat. Bahan-bahannya ya nanti diolah, ada timnya."
"Ini masih proses awal, ngumpulin data dulu dari orang-orang," tandasnya. (P-5)
Indonesia resmi memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa. Simak agenda strategis RI, mulai dari hak pangan anak hingga isu Palestina dan Ukraina.
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2026. Mandat tersebut diberikan pada 8 Januari 2026 dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved