Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendorong agar dugaan korupsi pengadaan proyek Satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan diarahkan menjadi perkara koneksitas.
"Karena ini ada unsur di luar sipil, yaitu oknum TNI. Saya mendorong untuk segera aja kerja sama dengan Puspom TNI untuk segera bentuk tim koneksitas, biar segera kelar," kata Boyamin kepada Media Indonesia, Kamis (3/2).
Jika penyidikan dilakukan secara parsial antara penyidik JAM-Pidsus dan Puspom, hal itu akan memperlambat pengusutan kasus. Boyamin khawatir lambatnya pembentukan tim koneksitas di kasus satelit akan berujung seperti halnya korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 oleh TNI Angkatan Udara yang ditangani KPK.
Sebelumnya diberitakan bahwa penyidik JAM-Pidsus Kejagung sudah mendapat izin dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memeriksa tiga saksi dari unsur militer. Dua di antaranya adalah purnawirawan laksamana yang sempat berdinas aktif di Kementerian Pertahanan.
Baca juga : KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan KTP-E
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menyambut baik izin Panglima tersebut. Ia menilai hal itu akan memperlancar proses pemeriksaan.
"Memang sudah menjadi standar bahwa ketika diperlukan sebagai saksi dalam kaitannya tindak pidana yang dilakukan sipil, maka Panglima TNI memberikan izin," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.
Zaenur menekankan, yang lebih penting diharapkan adalah sikap TNI jika ada anggotanya yang terlibat dalam kasus korupsi satelit. Sebab, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tidak sedikit.
"Kita harapkan ada keberpihakan yang jelas dari Panglima TNI untuk memproses kasus ini hingga tuntas siapa pun yang terlibat gitu ya," tandas Zaenur. (OL-7)
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved