MAKI Dorong Kasus Korupsi Satelit Kemenhan Diarahkan ke Tim Koneksitas Kejagung-TNI 

KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendorong agar dugaan korupsi pengadaan proyek Satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan diarahkan menjadi perkara koneksitas. 

"Karena ini ada unsur di luar sipil, yaitu oknum TNI. Saya mendorong untuk segera aja kerja sama dengan Puspom TNI untuk segera bentuk tim koneksitas, biar segera kelar," kata Boyamin kepada Media Indonesia, Kamis (3/2). 

Jika penyidikan dilakukan secara parsial antara penyidik JAM-Pidsus dan Puspom, hal itu akan memperlambat pengusutan kasus. Boyamin khawatir lambatnya pembentukan tim koneksitas di kasus satelit akan berujung seperti halnya korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 oleh TNI Angkatan Udara yang ditangani KPK. 

Sebelumnya diberitakan bahwa penyidik JAM-Pidsus Kejagung sudah mendapat izin dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memeriksa tiga saksi dari unsur militer. Dua di antaranya adalah purnawirawan laksamana yang sempat berdinas aktif di Kementerian Pertahanan. 

Baca juga : KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan KTP-E

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menyambut baik izin Panglima tersebut. Ia menilai hal itu akan memperlancar proses pemeriksaan. 

"Memang sudah menjadi standar bahwa ketika diperlukan sebagai saksi dalam kaitannya tindak pidana yang dilakukan sipil, maka Panglima TNI memberikan izin," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta. 

Zaenur menekankan, yang lebih penting diharapkan adalah sikap TNI jika ada anggotanya yang terlibat dalam kasus korupsi satelit. Sebab, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tidak sedikit. 

"Kita harapkan ada keberpihakan yang jelas dari Panglima TNI untuk memproses kasus ini hingga tuntas siapa pun yang terlibat gitu ya," tandas Zaenur. (OL-7)