Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendorong agar dugaan korupsi pengadaan proyek Satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan diarahkan menjadi perkara koneksitas.
"Karena ini ada unsur di luar sipil, yaitu oknum TNI. Saya mendorong untuk segera aja kerja sama dengan Puspom TNI untuk segera bentuk tim koneksitas, biar segera kelar," kata Boyamin kepada Media Indonesia, Kamis (3/2).
Jika penyidikan dilakukan secara parsial antara penyidik JAM-Pidsus dan Puspom, hal itu akan memperlambat pengusutan kasus. Boyamin khawatir lambatnya pembentukan tim koneksitas di kasus satelit akan berujung seperti halnya korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 oleh TNI Angkatan Udara yang ditangani KPK.
Sebelumnya diberitakan bahwa penyidik JAM-Pidsus Kejagung sudah mendapat izin dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memeriksa tiga saksi dari unsur militer. Dua di antaranya adalah purnawirawan laksamana yang sempat berdinas aktif di Kementerian Pertahanan.
Baca juga : KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan KTP-E
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menyambut baik izin Panglima tersebut. Ia menilai hal itu akan memperlancar proses pemeriksaan.
"Memang sudah menjadi standar bahwa ketika diperlukan sebagai saksi dalam kaitannya tindak pidana yang dilakukan sipil, maka Panglima TNI memberikan izin," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.
Zaenur menekankan, yang lebih penting diharapkan adalah sikap TNI jika ada anggotanya yang terlibat dalam kasus korupsi satelit. Sebab, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tidak sedikit.
"Kita harapkan ada keberpihakan yang jelas dari Panglima TNI untuk memproses kasus ini hingga tuntas siapa pun yang terlibat gitu ya," tandas Zaenur. (OL-7)
Pengamat militer Selamat Ginting menegaskan peradilan militer masih relevan di Indonesia.
Penentuan forum peradilan bagi anggota militer harus didasarkan pada sifat tindak pidana yang dilakukan, bukan jabatan atau status pelakunya.
Langkah Letjen Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatan Kabais TNI pascakasus penyiraman air keras dinilai sebagai contoh nyata akuntabilitas institusi bagi publik
Profil Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kepala BAIS TNI. Simak latar belakang, karier, pendidikan, dan perannya dalam intelijen strategis militer Indonesia.
TNI menegaskan komitmen penegakan hukum terkait kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Pelaku terancam sanksi tegas hingga pemecatan.
Profesor Kadri mengingatkan publik agar memisahkan tindakan oknum dengan institusi TNI dalam kasus Andrie Yunus. Transparansi Puspom TNI dinilai kunci menjaga kepercayaan masyarakat
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved