Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil DKI Jakarta, Kamrussamad, mengatakan pemerintah harus memikirkan Jakarta sebagai daerah khusus ekonomi, bisnis, dan keuangan serta sejarah setelah UU Pemindahan (IKN) Ibu Kota negara ditetapkan.
Hal itu di sampaikan beliau saat Rapat Panitia Khusus DPR bersama pemerintah dan DPD RI yang berlangsung di Ruang Sidang Gedung DPR/MPR RI. Selasa (18/1).
"Jakarta merupakan sejarah terbentuknya Republik Indonesia, sang Proklamator Soekarno Hatta memproklamirkan Republik Indonesia di tanah Jakarta, serta tujuh presiden kita dilantik dan disumpah di atas tanah Jakarta," ucap Kamrussamad dalam keterangan pers, Rabu (19/1).
Jakarta sudah memiliki Infrasktur ekonomi dan keuangan, dengan jumlah 10,96 juta warga Jakarta mengharapkan kehidupan yang lebih baik.
"Penduduk asli Jakarta sejak zaman Sunda Kelapa, Batavia hingga Djayakarta serta kaum urban selama puluhan tahun mereka tinggal di Jakarta. mereka (warga) mengkhawatirkan jika ibukota negara dipindahkan, apakah bandara, stasiun, terminal mereka masih akan ramai dikunjungi oleh wisatawan, serta apakah bus-bus masih terisi dengan penumpang," jelas Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III Tersebut.
Setelah Daerah Khusus Ibukota diabut, maka Jakarta akan kembali merujuk kepada Undang-undang Pemerintah Daerah. Kamrussamad menegaskan pemerintah perlu memikirkan secara khusus untuk Jakarta.
"Kami mengharapkan agar pemerintah sungguh-sungguh memikirkan Jakarta pascapemindahan ibukota dengan memberikan status kekhususan di bidang keuangan, bisnis, ekonomi serta kesejarahan," tegasnya
"Kami mohon agar hal ini menjadi catatan penting untuk kehidupan peradaban bangsa Indonesia ke depan," jelas Kamrussamad. (RO/OL-09)
Kerja sama ini bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Peruri, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
BISNIS food and beverage (FB) masih menjajikan sebagai penggerak ekonomi makro. Salah satunya bisnis donat yang disukai banyak kalangan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Laba bersih BPKH Limited sebesar 3,6 juta Riyal Saudi atau setara Rp15,5 miliar dari modal disetor sebesar 50,01 juta Riyal Saudi yang diterima penuh pada kuartal kedua tahun 2024.
PEKERJA adalah aset utama. Melalui lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif, perusahaan perlu membangun fondasi kokoh bagi pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas layanan.
Dengan Integrated Foreign Exchange Feature QLola by BRI, Anda bisa mendapatkan cara cerdas untuk menangani transaksi mata uang asing langsung melalui platform digital.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved