Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTAI Keadilan dan Persatuan (PKP) memperingati hari jadi yang ke-23 yang bertepatan dengan peringatan Hari Dharma Samudra. Pemerintah mesti menyadari dan memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang berlimpah.
"Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi maritim kita mencapai 1 triliun USD per tahun atau setara dengan tujuh kali APBN kita saat ini. Di bidang perikanan saja potensi kita mencapai 71 juta ton per tahun atau setara dengan Rp 1000 triliun,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Mayjen TNI Mar (Purn) Yussuf Solichien saat memberi sambutan di HUT PKP, Jakarta, Sabtu, (15/1).
Pada kesempatan itu hadir pula Presiden Jokowi yang menyampaikan kata sambutannya melalui virtual.
Menurut dia tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat menguasai teknologi. Itu guna berdaya saing unggul dalam upaya menjadi negara maritim yang besar.
Mantan Komandan Denjaka itu selanjutnya menegaskan apabila potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik maka kesejahteraan dapat terwujud buat rakyat Indonesia.
“Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap dan devisa yang dihasilkan apabila laut kita dikelola dengan baik. Nah maka itu PKP mengajak seluruh komponen bangsa untuk memanfaatkan potensi maritim ini menjadi kekuatan ekonomi nasional,” tegas dia.
Yussuf meminta kepada pemerintah untuk terus meorientasikan maritim sebagai kebijakan pembangunannya, terutama dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Baca juga FKPT Jabar: Ujaran Kebencian, Provokasi Bukan Kebebasan Demokrasi
“Saat ini yang penting adalah political will pemerintah. Kalau ada kemauan pasti ada serubu jalan, sebaliknya kalau tidak ada kemauan ada seribu alasan,” urainnya.
Ia menyatakan bahwa sangat beruntung sekali hari jadi PKP bertepatan dengan Hari Dharma Samudera. PKP didirikan pada 15 Januari 1999 oleh Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan mantan Panglima ABRI mendiang Jenderal TNI Edy Sudrajat.
Partai ini tidak pernah absen dalam setiap perhelatan Pemilu dari 1999 hingga 2019, walaupun sempat berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada tahun 2002 sebelum akhirnya berubah lagi menjadi PKP pada Munaslub tanggal 25 Mei 2021.
Oleh karena itu momentum HUT PKP ini yang berrtepatan dengan Hari Dharma Samudra juga menjadi wahana yang membangkitkan gelora kemaritiman bangsa. Hari Dharma Samudra untuk mengenang Pertempuran Laut Aru tanggal 15 Januari 1962, di mana 25 ABK RI Matjan Tutul gugur menjadi putra terbaik bangsa dalam Operasi Pembebasan Irian Barat.
Pesan Komodor Yos Sudarso yang termasuk dalam 25 kusuma bangsa di Laut Arafuru sebelum wafat ialah Kobarkan Semangat Pertempuran yang kemudian diterima oleh Bung Karno. Sebuah operasi besar-besaran untuk merebut Irian Barat disiapkan di bawah Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto kala itu.
“Oleh karena itu PKP mengajak seluruh komponen bangsa untuk bekerja sama, bahu membahu dan bergotong royong membangun bangsa dan karakter bangsa menjadi bangsa yang unggul dan memiliki daya saing kompetitif di era globalisasi ini,” ujar Yussuf. (OL-7)
"Alhamdulillah dalam 2 hari terkumpul lebih 200 paket sembako dan kami distribusikan donasi sembako tersebut," kata Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat Edi-Weng akan mendaftar ke KPU pada 6 September 2020
ROMBONGAN pengurus PKPI menemui Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin.
Verry menegaskan Diaz merupakan satu-satunya kandidat kuat yang bakal disodorkan jika diminta Presiden.
Pertemuan keduanya berlangsung di kediaman Hendropriyono di kawasan Senayan, Jakarta Selatan
Di sisi lain, Moeldoko mengakui, ada upaya pemerintah untuk memberi kesempatan bagi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang belum mendapatkan jatah kursi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved