Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko pasang badan terkait kasus yang melibatkan dua putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep.
Sebagaimana diketahui, anak-anak presiden itu dilaporkan seorang dosen UNJ ke KPK atas dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Menanggapi hal itu, Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak mudah memberi penilaian negatif terhadap putra-putri pejabat negara.
Baca juga: Relawan Sebut Pelaporan Kaesang dan Gibran Bermotif Politis
"Jangan mudah memberi judgement bahwa seolah-olah anak pejabat itu negatif. Masa anak pejabat tidak boleh kaya, tidak boleh berusaha? Ini bagaimana sih?" ucap Moeldoko di kantornya, Jakarta, Selasa (11/1).
Ia menekankan bahwa sepanjang bisnis yang dijalankan anak-anak pejabat baik-baik saja, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk mencurigai mereka.
"Semua memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dengan baik. Masa mau tumbuh tidak boleh? Mau berusaha dilarang?" tegas mantan panglima TNI itu. (OL-4)
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
Semua orang yang berkasus dengan hukum harus diperlakukan setara, terlebih lagi dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp878,04 miliar.
Persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Lebih memprihatinkannya lagi, Kemenaker menganggap fenomena itu tak menunjukkan sulitnya mencari kerja. Aneh kan?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved