Rabu 05 Januari 2022, 21:55 WIB

Ungkap Kasus Mafia Tanah, Bareskrim Tetapkan Kadishub dan Anggota DPRD Depok Tersangka

Yakub Pryatama W | Politik dan Hukum
Ungkap Kasus Mafia Tanah, Bareskrim Tetapkan Kadishub dan Anggota DPRD Depok Tersangka

dok.mi
Ilustrasi

 

TIM Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kembali mengungkap kasus dugaan mafia tanah. Dalam kasus ini, ada empat orang yang dijadikan sebagai tersangka kasus mafia tanah d Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat. Adapun, pelapor atau korban adalah pensiunan jenderal TNI.

“Penyidik telah menetapkan Burhanudin Abu Bakar, Hanafi, Nurdin Al-Ardisoma alias Jojon dan Eko Herwiyanto sebagai tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (5/1)

Menurut dia, tersangka Eko Herwiyanto merupakan mantan Camat Sawangan dan informasi terakhir sekarang Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok. Sedangkan, Nurdin merupakan mantan staf Kelurahan Bedahan Kota Depok dan informasinya sekarang Anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat.

“Kasus ini berdasarkan laporan polisi dari seorang korban Mayor Jenderal AD (Purn) H. ES diwakili kuasa hukumnya, sebagaimana nomor polisi: LP/B/0372/VII/2020/Bareskrim tanggal 8 Juli 2020,” jelas dia.

Adapun, Andi menjelaskan duduk perkaranya bahwa terjadi dugaan pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentinfan swasta yang dibuat oleh Hanafi dan Nurdin dengan dibantu Eko selaku Camat Sawangan.

Terhadap surat pernyataan pelepasan hak yang diduga palsu itu, kata Andi, telah digunakan tersangka Burhanudin sebagai dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik korban ES kepada Pemerintah Kota Depok dengan keperuntukan sebagai TPU.

“Dimana faktanya terhadap tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindah tangankan oleh korban ES,” ujarnya.

Selanjutnya, Andi mengatakan penyerahan tanah makam tersebut dilakukan tersangka Burhanudin sebagai persyaratan penerbitan IMB atas nama PT Abdiluhur Kawuloalit (kepentingan Burhanudin Abubakar).

“Atas penyerahan tanah tersebut telah diproses aerta diterima Pemkot Depok,” ucapnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55, Pasal 56 KUHP tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, penipuan dan/atau penggelapan. (OL-13)

Baca Juga: Mantan Dewan Penasihat Dorong KPK Investigasi Kasus Mafia Tanah

 

Baca Juga

Ist/DPR

Aboe Bakar Al Habsyi Apresiasi Kapolri Bubarkan Satgasus Polri

👤mediandonesia.com 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 13:55 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menghentikan...
Antara

Kuasa Hukum Sebut Istri Ferry Mursyidan Baldan Dikriminalisasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 13:01 WIB
Bareskrim Polri menetapkan istri eks Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan yakni Hanifah Husein sebagai...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Kuasa Hukum Klaim Bharada E tidak Bisa Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana karena Dipaksa

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 11:35 WIB
"Klien saya tidak bisa dibilang dengan sengaja, karena apa? Dia (Bharada E) waktu kejadian itu di bawah tekanan dan dia tidak ada...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya