Rabu 05 Januari 2022, 07:05 WIB

NasDem Desak RUU TPKS Disahkan di Paripurna DPR Mendatang

Basuki Eka Purnama | Politik dan Hukum
NasDem Desak RUU TPKS Disahkan di Paripurna DPR Mendatang

ANTARA/Basri Marzuki
Sejumlah aktivis organisasi perempuan membawa spanduk pada Kampanye Antikekerasan terhadap Perempuan di Palu, Sulawesi Tengah.

 

SETELAH mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Partai NasDem meminta DPR mengesahkan RUU tersebut di pembukaan masa sidang DPR, 11 Januari 2022 mendatang.

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini menyebut political will dari presiden harus segera direspon oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR untuk segera dibuatkan agenda pengesahan.

“Kita harus gerak cepat kalau sudah ada political will dari presiden. Karena RUU ini masih usulan DPR, jadi harus disahkan dulu oleh DPR melalui rapat paripurna. Kita harus pantau jangan sampai ada drama lagi di AKD seperti di Bamus yang tempo hari tidak mengagendakan pengesahan RUU TPKS dalam penutupan masa sidang," desak Amel melalui keterangan tertulis, Rabu (5/1).

Baca juga: Dukung Percepatan Pengesahan RUU TPKS, Komnas Perempuan Minta Fokus Pada Kepentingan Korban 

Amel berharap langkah percepatan pembahasan oleh presiden ini harus ditunjang juga oleh dukungan masyarakat.

“Dukungan masyarakat diperlukan agar legitimasi dari RUU TPKS sangat kuat. Perihal konten-konten yang menjadi pro dan kontra kita harus kawal agar substansi dari undang-undang ini menjadi jawaban atas kekosongan hukum yang ada," jelas Amel.

Anggota DPR periode 2014-2019 ini menjelaskan ini adalah momentum yang pas setelah penantian 6 tahun. 

Selain itu, menurutnya, payung hukum ini akan berdampak positif bagi kondisi kita saat ini dan juga masa depan generasi muda Indonesia.

"Kalau kita melihat berita, pelaku kekerasan seksual itu adalah remaja, sangat miris. RUU TPKS diharapkan memutus rantai predators seksual baru karena berkonsekuensi pidana didalamnya. Selain itu RUU TPKS juga memastikan pencegahan, pelindungan, pemenuhan hak korban, juga recovery," papar Amel.

Partai NasDem menyambut baik langkah politik dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Amel mengungkapkan langkah populis dari Presiden terkait RUU TPKS adalah langkah yang tepat ditengah tarik ulur pengesahan RUU TPKS di DPR.

“Dengan percepatan pembahasan RUU TPKS ini, menurut saya adalah langkah yang sangat progresif. Di DPR dinamika terjadi sehingga dampaknya adalah tarik ulurnya pengesahan oleh DPR sebagai RUU inisatif DPR," pungkas Amel. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA

Jokowi Minta Jangan Tergesa-Gesa Bahas Capres 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:54 WIB
Jokowi menyinggung berbagai persoalan bangsa, antara lain, persoalan energi, pangan, dan situasi geopolitik...
MI/Vicky Gustiawan

24 Tahun Demokrasi, Aspek Politik, Sosial dan Hukum Masih Lemah

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:17 WIB
Meskipun telah menghasilkan kemajuan di bidang politik dan ekonomi, tetapi masih ada kekurangan yakni krisis politik, hukum, dan...
ANTARA FOTO/Novrian Arbi

DPR Mengkaji Penggunaan Kotak Suara dari Kardus

👤 Sri Utami 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:30 WIB
Wakil Ketua DPR  RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi II DPR untuk mengkajinya karena terkait dengan kerentanan kerusakan kertas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya