Kamis 23 Desember 2021, 23:47 WIB

Tuntutan Mati Koruptor Tuai Kritik, Kejagung: Pro Kontra Hal Biasa

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Tuntutan Mati Koruptor Tuai Kritik, Kejagung: Pro Kontra Hal Biasa

Antara
Ilustrasi

 

KEJAKSAAN Agung tidak ambil pusing soal kritikan beberapa lembaga terkait tuntutan mati yang ditujukan kepada Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Heru merupakan salah satu terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). "Itu biasa lah, pro kontra itu," kata Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Sudarwidadi saat ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (23/12).

Jaksa penuntut umum telah menuntut Heru pidana mati pada Senin (6/12) lalu. Heru dinilai melakukan pengulangan pidana karena sebelumnya pernah terjerat dalam megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya. Di kasus Jiwasraya, Mahkamah Agung telah mejatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup.

Salah satu pihak yang mengritik tuntutan mati terhadap terdakwa koruptor adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai bahwa hukuman mati bukan merupakan jenis pemidanaan ideal bagi koruptor.

Ia menjelaskan, sampai saat ini belum ada literatur ilmiah yang bisa membuktikan signifikansi hukuman mati terhadap turunnya angka korupsi di suatu negara.

"Bagi ICW, hukuman ideal bagi pelaku korupsi adalah kombinasi antara pemenjaraan badan dengan perampasan aset hasil kejahatan atau sederhananya dapat diartikan pemiskinan," ujar Kurnia.

Teranyar, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga menentang hukuman mati. Selain tidak memberikan efek jera, Wakil Koordinator Kontras Arif Nur Fikri bahkan menyebut bahwa hukuman mati akan melemahkan hukum. Dalam perkara ASABRI, jaksa penuntut umum meyakini Heru telah menikmati Rp12,643 triliun dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp22,788 triliun. (OL-8)

 

Baca Juga

MI/ HO

Realisasi Jaring Pengaman Sosial Jokowi Dinilai Bantu Tekan Kemiskinan

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 Mei 2022, 14:15 WIB
Penyaluran JPS yang tepat sasaran menjadikan program tersebut berjalan dengan...
Ist

UU TPKS Masih Perlu Promosi kepada Penegak Hukum

👤 M. Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 26 Mei 2022, 13:57 WIB
Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, menilai (UU TPKS) masih perlu promosi kepada penegak hukum agar UU TPKS bisa...
Ist

Koalisi Sipil Desak Penunjukan TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Dibatalkan

👤Yakub Pryatama W 🕔Kamis 26 Mei 2022, 13:56 WIB
Aturan dalam UU TNI dan UU Polri juga jelas melarang para perwira aktif untuk menduduki jabatan-jabatan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya