Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) akan menggelar Musyawarah Nasional ke X di Hotel Sultan, Jakarta pada 20-22 Desember 2021.
Rencananya Munas juga akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. "Dalam menjaga krotokol kesehatan maka yang diundang yakni hanya 34 pengurus daerah, yang setiap daerah dua orang, lalu ada dewan pakar, dewan pembina dan pengurus pusat, ada juga yang hadir secara online," kata Sekretaris Jenderal FKPPI Anna.R Legawati, Kamis (16/12).
Sementara itu, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo mengatakan munas bukan sekedar untuk pergantian kepengurusan, melainkan juga untuk mengkonsolidasikan dan memperkokoh FKPPI dalam bela negara.
"Karena FKPPI ini adalah anak-anak dari para pejuang pendiri bangsa ini. Oleh karena itu inti dasar dari FKPPI atau dasar ber-FKPPI itu adalah berbela negara," katanya.
Berbela negara, menurut Pontjo, yakni membela negara dari ancaman-ancaman yang bentuknya kini sangat kompleks. Ancaman terhadap negara sekarang ini berbeda dengan ancaman terhadap negara 76 tahun yang lalu, yakni agresi militer. "Sekarang ini kompleks, sehingga perlu peran seluruh elemen bangsa dalam membela negara," katanya.
Salah satu contohnya kata Pontjo yakni vaksinasi untuk melawan pandemi Covid-19. Banyak kendala yang dialami pemerintah dalam menggalakan vaksinasi sehingga harus menerjunkan TNI dan Polri. FKKPI, lanjutnya, harus berkontribusi dalam ruang seperti itu.
Lebih jauh Pontjo mengatakan FKPPI memiliki kekuatan yang besar yang bisa dimanfaarkan sebaik mungkin untuk mengisi kekosongan bela negara. Pasalnya, banyak kader FKPPI yang duduk di kursi eksekutif, legislatif dan pimpinan masyarakat.
"Kekuatan real ini yang harus kita reorganize, untuk kepentingan bela negara. Itulah yang perlu kita rumuskan dalam Munas ke 10, nanti," pungkasnya. (OL-8)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Pemko Padang bersama TNI membangun tiga jembatan pascabencana, termasuk jembatan gantung di Sungai Batang Guo dan dua jembatan armco di Kelurahan Lambung Bukit.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza tidak menjalankan operasi militer.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Polri akui kelemahan dan janji evaluasi peran Brimob di pengamanan sipil usai desakan YLBHI. Hal ini menyusul kasus Bripda MS yang tewaskan siswa di Tual.
Polri serahkan berkas perkara oknum Brimob Bripda MS, tersangka penganiayaan siswa di Tual, ke Kejaksaan. Tersangka resmi dipecat (PTDH) dan terancam 15 tahun penjara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved