Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) akan menggelar Musyawarah Nasional ke X di Hotel Sultan, Jakarta pada 20-22 Desember 2021.
Rencananya Munas juga akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. "Dalam menjaga krotokol kesehatan maka yang diundang yakni hanya 34 pengurus daerah, yang setiap daerah dua orang, lalu ada dewan pakar, dewan pembina dan pengurus pusat, ada juga yang hadir secara online," kata Sekretaris Jenderal FKPPI Anna.R Legawati, Kamis (16/12).
Sementara itu, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo mengatakan munas bukan sekedar untuk pergantian kepengurusan, melainkan juga untuk mengkonsolidasikan dan memperkokoh FKPPI dalam bela negara.
"Karena FKPPI ini adalah anak-anak dari para pejuang pendiri bangsa ini. Oleh karena itu inti dasar dari FKPPI atau dasar ber-FKPPI itu adalah berbela negara," katanya.
Berbela negara, menurut Pontjo, yakni membela negara dari ancaman-ancaman yang bentuknya kini sangat kompleks. Ancaman terhadap negara sekarang ini berbeda dengan ancaman terhadap negara 76 tahun yang lalu, yakni agresi militer. "Sekarang ini kompleks, sehingga perlu peran seluruh elemen bangsa dalam membela negara," katanya.
Salah satu contohnya kata Pontjo yakni vaksinasi untuk melawan pandemi Covid-19. Banyak kendala yang dialami pemerintah dalam menggalakan vaksinasi sehingga harus menerjunkan TNI dan Polri. FKKPI, lanjutnya, harus berkontribusi dalam ruang seperti itu.
Lebih jauh Pontjo mengatakan FKPPI memiliki kekuatan yang besar yang bisa dimanfaarkan sebaik mungkin untuk mengisi kekosongan bela negara. Pasalnya, banyak kader FKPPI yang duduk di kursi eksekutif, legislatif dan pimpinan masyarakat.
"Kekuatan real ini yang harus kita reorganize, untuk kepentingan bela negara. Itulah yang perlu kita rumuskan dalam Munas ke 10, nanti," pungkasnya. (OL-8)
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved