Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) akan menggelar Musyawarah Nasional ke X di Hotel Sultan, Jakarta pada 20-22 Desember 2021.
Rencananya Munas juga akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. "Dalam menjaga krotokol kesehatan maka yang diundang yakni hanya 34 pengurus daerah, yang setiap daerah dua orang, lalu ada dewan pakar, dewan pembina dan pengurus pusat, ada juga yang hadir secara online," kata Sekretaris Jenderal FKPPI Anna.R Legawati, Kamis (16/12).
Sementara itu, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo mengatakan munas bukan sekedar untuk pergantian kepengurusan, melainkan juga untuk mengkonsolidasikan dan memperkokoh FKPPI dalam bela negara.
"Karena FKPPI ini adalah anak-anak dari para pejuang pendiri bangsa ini. Oleh karena itu inti dasar dari FKPPI atau dasar ber-FKPPI itu adalah berbela negara," katanya.
Berbela negara, menurut Pontjo, yakni membela negara dari ancaman-ancaman yang bentuknya kini sangat kompleks. Ancaman terhadap negara sekarang ini berbeda dengan ancaman terhadap negara 76 tahun yang lalu, yakni agresi militer. "Sekarang ini kompleks, sehingga perlu peran seluruh elemen bangsa dalam membela negara," katanya.
Salah satu contohnya kata Pontjo yakni vaksinasi untuk melawan pandemi Covid-19. Banyak kendala yang dialami pemerintah dalam menggalakan vaksinasi sehingga harus menerjunkan TNI dan Polri. FKKPI, lanjutnya, harus berkontribusi dalam ruang seperti itu.
Lebih jauh Pontjo mengatakan FKPPI memiliki kekuatan yang besar yang bisa dimanfaarkan sebaik mungkin untuk mengisi kekosongan bela negara. Pasalnya, banyak kader FKPPI yang duduk di kursi eksekutif, legislatif dan pimpinan masyarakat.
"Kekuatan real ini yang harus kita reorganize, untuk kepentingan bela negara. Itulah yang perlu kita rumuskan dalam Munas ke 10, nanti," pungkasnya. (OL-8)
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo yang diduga memfitnah dan menganiaya penjual es gabus, Sudrajat harus diproses hukum.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
PEMERINTAH menanggapi sorotan publik terkait kasus pedagang yang dituding oleh oknum personel Polri dan TNI menggunakan bahan makanan dari spons atau busa.
PEMERINTAH memisahkan pendataan korban sipil dan personel TNI dalam peristiwa longsor di Cisarua, tepatnya di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Kadispenad memastikan insiden truk dinas TNI yang menabrak dua anggota Polri hingga meninggal dunia di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan murni kecelakaan
Donny menjelaskan bahwa berdasarkan penegasan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan, tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait isu transparansi pasar saham Indonesia.
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kritik publik terhadap Polri kerap dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.'
ANALIS Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved