Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta pendekatan baru terhadap sektor keamanan di Papua dan Papua Barat dalam rapat koordinasi, di Istana Wapres Jakarta, Rabu (15/12)
"Seperti saudara-saudara tahu, kita sekarang melakukan upaya-upaya tetap pada fokusnya kesejahteraan, dengan adanya pendekatan baru di bidang keamanan," kata Wapres saat memimpin rapat, di Istana Wapres Jakarta, Rabu.
Pendekatan baru tersebut, kata Wapres, lebih menekankan kepada strategi penggunaan teritorial melalui pendekatan bersifat humanis dan dialogis. "Pendekatannya lebih humanis dan dialogis dengan masyarakat, terutama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan dan pemuda," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Wapres menjabarkan masukan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Letjen Dudung Abdurachman.
"Inti pendekatan baru tersebut antara lain aparat keamanan TNI tidak berperang menumpas KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), tetapi merangkul KKB sebagai bagian dari bangsa ini," kata Wapres.
Menurut Wapres selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua, program pembangunan tidak akan berjalan apabila kondisi keamanan kurang kondusif.
Oleh karena itu, Wapres berharap pendekatan baru terhadap kondisi keamanan tersebut dapat menjadikan Tanah Papua lebih aman.
"Saya berharap pendekatan baru yang lebih humanis ini benar-benar dapat diwujudkan, dan kita ingin Papua yang aman, kondusif, sehingga program kerja pembangunan kesejahteraan itu bisa segera diselesaikan," ujar Wapres.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate.
Selain itu, hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kasad Letjen TNI Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. (OL-8)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved