Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan agar Samsat harus inovatif dan menerapkan e-Government secara terpadu. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya, Kamis (9/12) menyampaikan pesan Mendagri Tito Karnavian itu lewat Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2021
"Mencermati besarnya potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), maka Samsat perlu berinovasi dan menerapkan e-Government secara terpadu dari pusat hingga daerah," kata Agus Fatoni menyampaikan pesan Mendagri.
Langkah tersebut, kata dia, diambil agar Samsat dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan sekaligus memberikan pelayanan yang cepat dan mudah bagi masyarakat.
Pasalnya, PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan data Kemendagri yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia diketahui bahwa PKB dan BBNKB menyumbang 46,11 persen dari total realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 2020
Selain itu, Mendagri berpesan agar lembaga Tim Pembina Samsat dibentuk secara formal dan perlu membuat sekretariat bersama. Tito, kata Agus, menekankan soal rekonsiliasi database antara pemda dan Korlantas harus terus dilakukan sehingga akuntabilitas data jumlah kendaraan aktif, PKB, dan BBNKB dapat terwujud. Kemudian, katanya, Samsat perlu didukung sumber daya manusia (SDM) pelaksana yang andal dengan ditunjang upaya peningkatan kapasitas.
"Mendagri mengapresiasi atas terlaksananya Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional," kata Agus.
Agenda tersebut dianggap penting untuk menyamakan persepsi dari berbagai pihak agar permasalahan terkait pelayanan Samsat dapat teratasi serta menemukan solusi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mendagri juga mengusulkan agar agenda Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional bisa dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Selain itu, penting juga untuk melaksanakan analisa dan evaluasi pelayanan Samsat yang diadakan minimal dua kali dalam setahun. (OL-8)
Tessa enggan memerinci nama lengkap saksi itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dia adalah Kepala UPTD PPD Samsat Bengkulu Tengah Ahmad Hendy.
Dokumen yang harus disiapkan untuk membayar pajak kendaraan adalah identitas diri seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.
kerja sama Jasa Raharja dengan Kementerian Pendidikan dalam mengedukasi masyarakat serta kolaborasi dengan Korlantas Polri.
. Pria itu mengaku ditawari proses pengurusan cepat dengan tarif Rp550 ribu saat mengurus balik nama kendaraan.
Polda Metro Jaya meminta masyarakat melapor ke 110 jika ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) saat mengurus pembayaran pajak di Samsat.
Propam Polda Metro Jaya juga langsung menerjunkan personel provos pada fungsi-fungsi pelayanan semua bidang di bawah PMJ.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved