Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, korupsi dapat menurunkan kinerja ekonomi dan menurunkan kinerja dari sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Menurutnya, praktik yang merugikan itu akan berdampak besar bagi bangsa.
"Korupsi dengan demikian akan menurunkan kinerja ekonomi dan tentu akan menurunkan kinerja dari sistem demokrasi atau representasi," ujarnya dalam Peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia 2021, Rabu (8/12).
Sri Mulyani bilang, korupsi layaknya penyakit akut yang mesti ditangani dan dihilangkan dari sendi-sendi kehidupan. Bila praktik lancung itu dibiarkan, ditakutkan perilaku korupsi menjalar hingga mengakar ke seluruh masyarakat.
"Ini adalah suatu penyakit yang ada dan bisa menghinggapi serta menggerus fondasi suatu masyarakat dan negara jadi bahanya sudah sangat nyata," jelasnya.
Di samping itu, menurutnya, korupsi dapat menyusutkan kegiatan-kegiatan produktif dari sisi perekonomian.
"Korupsi akan menyebabkan ketiadaan kegiatan-kegiatan yang produktif dalam bentuk investasi. Karena siapa pun yang memiliki capital, dia akan berpikir seibu kali apakah dia bisa melakukan kegiatan produktif tanpa dia menjadi korban dari korupsi yang merajalela," terangnya.
Baca juga: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Tetapkan Kepala Dinas ESDM sebagai Tersangka Korupsi Tambang
Korupsi yang marak dan masif juga akan menimbulkan kesenjangan kesejahteraan yang langgeng. Karenanya, itu mesti ditangani dan dicegah sebelum menjelma menjadi norma yang diadopsi masyarakat.
Ani, sapaan karib Sri Mulyani itu tak menampik Indonesia terancam dari dampak korupsi. Dia bilang, Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah yang semestinya bisa menyejahterakan rakyat.
Namun faktanya, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kelaparan dan kesulitan mengakses kebutuhan hidup dengan layak.
Ani menambahkan, korupsi bisa dicegah dan diatasi dengan membangun sistem yang lebih kuat dan berdaya tahan menghadapi perilaku tercela itu. Budaya, perilaku, dan integritas dikatakan dapat menjadi fondasi kritikal melawan perilaku korupsi. (A-2)
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Airlangga Klaim Ekonomi Indonesia jadi Referensi Negara ASEAN
DI tengah ketidakpastian pasar keuangan global, penurunan tarif bea masuk dari Amerika Serikat (AS) memberi ruang napas baru bagi sejumlah negara.
Indonesia dinilai memiliki posisi yang relatif lebih baik dalam menghadapi gelombang tarif baru dari AS.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI rate harus segera disambut pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Per kuartal II 2025 yang lalu, konsumsi swasta dan pemerintah menyumbang 62,53% terhadap PDB, sementara investasi menyumbang 27,83%.
SENIOR Economist DBS Bank Radhika Rao turut buka suara atas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang mencapai 5,12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved