Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEJAKSAAN Tinggi Sulawesi Tenggara tidak main-main dalam pengusutan kasus korupsi di wilayahnya.
Setelah menahan tiga tersangka dan satu lainnya DPO dalam kasus korupsi tambang PT Toshida Indonesia, Selasa (7/12), penyidik menetapka tersangka baru dalam kasus yang sama.
Penetapan tersangka baru itu diungkapkan Asisten Intelejen Noer Adi dan Asisten Pindana Khusus Setiawan Nur Chalid.
"Setelah dikaji secara teliti dan berdasarkan dua alat bukti, tim penyidik menetapkan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tenggara Andi Azis sebagai tersangka. Dia dinilai ikut bertanggung jawab dalam kasus korupsi PT Toshida Indonesia yang merugikan negara hingga Rp496 miliar," ujar Setiawan Nur Chalid.
Dengan penetapan itu, jumlah tersangka dalam kasus korupsi tambang PT Toshida Indonesia bertambah menjadi 5 orang. Peran Andi Azis, menurut Setiawan, ialah mengeluarkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tanpa terpenuhinya penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pada Tahun 2019 saat menjabat sebagai Plt Kepala Dinas ESDM Andi Azis memberikan pesetujuan RKAB tanpa memenuhi syarat dengan tidak adanya PNBP. Atas praktik itu penyidik menilai ada indikasi pemberian sesuatu, karena pada 2021, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) perusahaan itu sudah dicabut. Dengan tetap diberikannya RKAB ini ada andikasi pemberian suap berupa uang.
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka namun Andi Azis belum diperiksa. Penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka dalam waktu dekat.
Dalam kasus itu, sebelumnya Kejati Sultra telah menetapkan empat tersangka. Tiga di antaranya sudah ditahan, yakni Yusmin, mantan Kepala Bidang Minerba ESDM; Buhardiman, mantan Plt Kadis ESDM, dan Umar, General Maneger PT Toshida Indonesia. Satu tersangka lain ialah Direktur Utara PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda yang ditetapkan sebagai DPO karena tidak pernah memenuhi panggilan penyidik. (N-2)
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
PT IMC Pelita Logistik menegaskan bahwa pihaknya merupakan perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah, khususnya produk mineral.
Walhi sebut pertambangan, baik yang berizin maupun tidak akan berdampak pada manusia dan lingkungan. Hal itu disampaikan merespons tambang nikel di Raja Ampat
Namun, Herry pun menyoroti bahwa transisi energi dan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan di Indonesia dapat berjalan mulus jika didukung strategi yang tepat.
Tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat telah lama beroperasi meski mendapat penolakan dari masyarakat setempat,
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengungkapkan duduk perkara dicabutnya empat perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Izin tambang PT Gag Nikel yang tetap dibiarkan pemerintah dapat menjadi duri dalam perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti potensi kerusakan terumbu karang akibat lalu lintas tongkang pengangkut nikel.
Pengamat pertambangan Ferdi Hasiman menilai aktivitas tambang nikel yang dijalankan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto mendesak pemerintah menindak tegas tambang-tambang nikel yang diduga merusak lingkungan di Raja Ampat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved