Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Ibu Kota Negara masuk Prolegnas Prioritas 2022. Kedua RUU tersebut merupakan usulan pemerintah. Ada 12 RUU usulan pemerintah dari total 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022.
"RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022 sebanyak 40 RUU. 20 RUU diusulkan oleh DPR RI, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 2 RUU diusulkan oleh DPD RI," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021).
Baca juga: Bekas Dirut Asabri Dituntut 10 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp64,5 Miliar
Politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, pemerintah awalnya mengusulkan 15 RUU. Namun, jumlah itu berkurang dalam rapat kerja Baleg DPR RI dengan Menkum dan HAM serta PPUD DPD RI yang diselenggarakan Senin (6/12/2021) kemarin.
Selain RUU BPIP, dan Ibu Kota Negara, ada pula RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika, dan RUU Landasan Kontinen.
Pemerintah juga mengusulkan RUU Wabah, Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta RUU Desain Industri.
Sementara itu, DPR semula mengusulkan 64 RUU yang kemudian diputuskan menjadi 20. Beberapa di antaranya ialah RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, RUU Penyiaran, RUU Aparatur Sipil Negara, dan RUU Sistem Keolahragaan Nasional.
DPD atau Dewan Perwakilan Daerah juga mengusulkan 7 RUU yang kemudian disepakati hanya 2, yakni RUU Daerah Kepulauan dan RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMD).
Lebih jauh ada 6 RUU kumulatif terbuka di antaranya RUU Kumulatif Terbuka tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Ibnu Multazam menambahkan, rapat kerja Baleg DPR RI dengan Menkum dan HAM serta PPUD DPD RI juga telah menyepakati Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU.
Untuk diketahui, 40 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2022 tersebut sudah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa (7/12/2021) hari ini.
"Apakah laporan Ketua Baleg DPR mengenai penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2022 dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Rapat Paripurna kepada anggota dewan yang hadir.
"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir, yang kemudian direspons Dasco dengan mengetuk palu tanda pengesahan.
Baleg DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang masuk Prolegnas 2025
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
RUU Perkoperasian sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi RUU inisiatif DPR.
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved